BPKP Soroti Stok Barang Subsidi di KDKMP Banyumas, Jangan Sampai Habis

IDNVoice.com – Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan mampu memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, keberlanjutan pasokan barang subsidi masih menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi agar manfaat koperasi benar-benar dirasakan warga.

Hal tersebut menjadi perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat meninjau operasional KDKMP di Kabupaten Banyumas, Kamis. Meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai telah tersedia, ketersediaan barang subsidi secara berkelanjutan masih perlu diperkuat.

Wakil Kepala BPKP, Aryanto Wibowo, mengatakan pihaknya mengunjungi lima KDKMP di Banyumas, terdiri atas tiga koperasi di Kecamatan Sokaraja dan dua koperasi di Kecamatan Baturraden. Berdasarkan hasil peninjauan, fasilitas dan operasional awal koperasi secara umum sudah berjalan.

Namun, persoalan muncul pada ketersediaan barang subsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat, mulai dari Minyakita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk, hingga LPG.

Menurut Aryanto, sejumlah warga mengaku senang dapat membeli kebutuhan tersebut dengan harga lebih murah melalui koperasi. Sayangnya, barang yang dicari terkadang tidak tersedia karena stok habis.

“Kami berharap ke depan bisa lebih baik lagi. Stoknya, khususnya barang-barang subsidi, jangan sampai setelah kita pergi sudah habis lagi,” ujar Aryanto pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPKP akan menyampaikan hasil temuan dan masukan kepada para pemangku kepentingan di tingkat pusat. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar rantai pasok atau supply chain, sehingga kebutuhan masyarakat tersedia secara berkelanjutan.

Aryanto menilai, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari tersedianya bangunan dan fasilitas operasional. Ketersediaan barang yang dibutuhkan warga harus menjadi perhatian utama agar koperasi mampu menjalankan fungsinya sebagai penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Selain memperkuat pasokan, pengelola KDKMP juga didorong untuk melakukan pendataan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa. Dengan begitu, produk yang dijual tidak hanya seragam di setiap koperasi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal.

Menurut Aryanto, evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui barang yang paling diminati masyarakat. Pengelola juga perlu meningkatkan sosialisasi karena dalam kunjungan tersebut masih ditemukan warga yang belum mengetahui keberadaan koperasi maupun harga barang yang ditawarkan.

Selain menjaga ketersediaan barang subsidi, BPKP mendorong pengelola KDKMP melakukan inovasi dengan melibatkan masyarakat sebagai anggota sekaligus pemasok produk lokal.

Potensi ekonomi desa, seperti produksi telur dan berbagai komoditas lainnya, dinilai dapat dikembangkan menjadi sumber pasokan bagi koperasi. Upaya tersebut juga berpeluang mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga dan pelaku usaha lokal.

Aryanto menegaskan, keberlanjutan KDKMP membutuhkan kerja sama antara pengurus, manajer, anggota, dan pemerintah desa. Sinergi tersebut diperlukan agar koperasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

“Kalau hanya begini-begini saja, kemungkinan akan berhenti. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi-inovasi dan kerja sama seluruh masyarakat untuk membangun koperasinya sendiri,” katanya.

Melalui pengawasan dan evaluasi operasional, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Koperasi juga diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi barang subsidi, mendorong pemanfaatan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Tantangan berikutnya bukan sekadar memastikan koperasi berdiri dan beroperasi, melainkan menjaga agar barang yang dibutuhkan warga selalu tersedia, pengelolaan usaha berjalan berkelanjutan, dan masyarakat terlibat aktif dalam mengembangkan koperasi di wilayahnya. [DR]