LKPP Gandeng 16 Kementerian dan Pelaku Usaha, Belanja Pengadaan Pemerintah 2026 Tembus Rp929,4 Triliun

IDNVoice.com – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempertemukan 16 kementerian/lembaga (K/L) pengampu program prioritas dengan para pelaku usaha melalui forum Business Matching 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan kapasitas penyedia sekaligus memperkuat penggunaan produk dalam negeri.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai penguatan pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran menjadi faktor penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Dengan nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun atau setara dengan 30 persen dari total APBN, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah pembangunan nasional," kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Menurut Sarah, keputusan pengadaan tidak hanya menentukan barang dan jasa yang dibeli pemerintah, tetapi juga memengaruhi peluang usaha, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri nasional.

Karena itu, keberhasilan pengadaan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Pengadaan juga harus memastikan ketersediaan barang dan jasa dengan mutu, waktu, dan biaya yang tepat, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Sarah menjelaskan, pelaksanaan program prioritas pemerintah membutuhkan ketersediaan barang dan jasa berkualitas, kapasitas produksi yang memadai, distribusi yang andal, serta penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu.

Untuk itu, kebutuhan pengadaan perlu diidentifikasi sejak awal dengan disertai pemetaan ketersediaan produk dan kapasitas penyedia. Potensi kendala dalam produksi, distribusi, maupun pemenuhan spesifikasi juga perlu diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah.

Sementara itu, Deputi Bidang Penguatan Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto mengatakan Business Matching 2026 bertujuan memperluas akses informasi dan peluang pasar pengadaan pemerintah, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional.

Kegiatan yang berlangsung pada 14–15 Oktober 2026 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, tersebut awalnya menargetkan partisipasi 1.000 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, hingga asosiasi usaha.

Namun, hingga pembukaan kegiatan, jumlah peserta yang terdaftar mencapai 1.363 orang. Jumlah tersebut melampaui target awal yang ditetapkan penyelenggara.

Rangkaian kegiatan meliputi lokakarya dan diskusi tematik, sesi business matching, pameran produk pelaku usaha, serta layanan konsultasi dan fasilitasi usaha.

Melalui forum tersebut, LKPP menargetkan terbentuknya pemetaan kebutuhan pengadaan kementerian/lembaga sekaligus identifikasi kapasitas pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

"Hasil kegiatan ini selanjutnya akan didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dapat menjadi masukan bagi peningkatan kesiapan pengadaan perluasan akses pasar pelaku usaha serta penguatan penggunaan produk dalam negeri," ujarnya.

Aris menambahkan, manfaat kegiatan diharapkan tidak berhenti setelah acara selesai, tetapi berlanjut melalui tindak lanjut konkret yang mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Dengan demikian, lanjutnya, manfaat kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut setelah penyelenggaraan acara dan memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden.

Dengan besarnya nilai belanja pengadaan pemerintah, Business Matching 2026 diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan pemerintah dan kesiapan dunia usaha. Penyelarasan tersebut sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha nasional untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi. [DR]