Pemerintah Gandeng Industri untuk Entaskan Kemiskinan, Target Turun Jadi 5 Persen pada 2029

IDNVoice.com – Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan sektor industri untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas pemberdayaan masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggandeng Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serta sejumlah pelaku industri guna menciptakan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan pelaku industri.

“Bersama-sama kolaborasi gotong royong menanggulangi kemiskinan dan melaksanakan pemberdayaan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Menurut Muhaimin, keterlibatan sektor industri diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memperbaiki taraf hidup.

Target Kemiskinan Turun Menjadi 5 Persen pada 2029

Muhaimin berharap para pengusaha industri dapat mengembangkan berbagai model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah ingin memperkuat kontribusi sektor industri dalam mengatasi pengangguran, menekan angka kemiskinan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga bisa kontribusi bersama-sama mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan menciptakan kelas menengah yang naik kelas,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan program pemberdayaan yang mampu memberikan dampak nyata, mulai dari peningkatan keterampilan tenaga kerja hingga perluasan akses masyarakat terhadap peluang usaha.

Dalam upaya mempercepat pencapaian target tersebut, Muhaimin meminta Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza untuk memimpin langsung pengembangan pola pemberdayaan masyarakat di sektor industri.

Program yang dikembangkan diharapkan memiliki pendekatan efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat terlibat aktif sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

“Agar penanggulangan kemiskinan sukses di target lima persen pada tahun 2029,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

Keterlibatan Kemenperin dan pelaku industri dinilai penting untuk memastikan program pemberdayaan terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat diharapkan dapat membuka akses terhadap lapangan kerja maupun peluang usaha produktif.

Muhaimin juga mendorong agar berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di sektor industri terus diperbanyak dan diperluas jangkauannya.

Sejumlah program yang disoroti meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perindustrian, kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan industri padat karya, serta penguatan pendidikan vokasi melalui sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menurutnya, model pemberdayaan tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus mempertemukan kebutuhan tenaga kerja industri dengan keterampilan yang dimiliki calon pekerja.

“Model-modelnya ada pelatihan, capacity building, kerja sama, kolaborasi dengan UMKM, bahkan ada yang sudah memiliki SMK-SMK dengan standar internasional. SMK-SMK ini bisa kita duplikasi di berbagai lokasi-lokasi strategis,” kata Menko Muhaimin Iskandar.

Ia menilai, model pendidikan dan pelatihan yang telah berjalan dapat dikembangkan di berbagai wilayah strategis agar manfaatnya menjangkau lebih banyak masyarakat.

Melalui penguatan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan UMKM, program pemberdayaan diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan industri padat karya, serta kemitraan dengan UMKM menjadi beberapa pendekatan yang dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pemerintah pun mendorong agar program-program tersebut tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi berlanjut pada terbukanya akses pekerjaan, pengembangan usaha, dan peningkatan pendapatan.

Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah untuk mendukung pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029. [DR]