Pupuk Indonesia Siapkan 8,5 Ton Pupuk Subsidi untuk KDKMP Tambakrejo, Petani Bisa Tebus Pakai KTP

IDNVoice.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan 8,5 ton pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pasokan ini disiapkan untuk mempermudah petani memperoleh pupuk menjelang musim tanam mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira, mengatakan KDKMP Tambakrejo dipersiapkan menjadi salah satu saluran distribusi pupuk bersubsidi pemerintah agar petani lebih mudah mendapatkan sarana produksi pertanian.

"KDKMP Tambakrejo menjadi saluran distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk memudahkan petani memperoleh sarana produksi pertanian masyarakat sekitar," kata Yehezkiel saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Sidoarjo pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Penyiapan pasokan tersebut merupakan bagian dari pemantauan bersama terhadap 107 titik KDKMP di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi dalam mendukung penyaluran barang bersubsidi dari pemerintah kepada masyarakat, termasuk pupuk untuk petani.

Yehezkiel menjelaskan, petani yang ingin menebus pupuk bersubsidi melalui KDKMP Tambakrejo harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memastikan namanya terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) di desa setempat.

Proses penebusan dilakukan sesuai ketentuan Kementerian Pertanian. Petani menunjukkan KTP, melakukan pembayaran secara tunai di koperasi, kemudian membawa pulang pupuk bersubsidi yang dibutuhkan.

Adapun jenis pupuk bersubsidi yang tersedia di KDKMP Tambakrejo meliputi pupuk urea, NPK Phonska, dan Petroganik. Ketiga jenis pupuk tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan petani menghadapi musim tanam mendatang.

Menurut Yehezkiel, Pupuk Indonesia juga akan menyesuaikan perluasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP dengan program percepatan pemerintah, terutama terkait penetapan koperasi sebagai Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

"Apabila KDKMP telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, koperasi tersebut akan segera ditetapkan sebagai PPTS untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani," ujar Yehezkiel.

Penetapan sebagai PPTS menjadi bagian penting agar koperasi dapat menjalankan peran distribusi pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Peninjauan KDKMP Tambakrejo juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan operasional 10.070 KDKMP di sembilan provinsi berjalan lancar melalui pemantauan langsung secara serentak.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Rabu, 14 Oktober 2026. Dalam rapat itu, disepakati percepatan pasokan barang bersubsidi, pemantauan serentak, serta pembentukan posko pemantauan KDKMP.

Sembilan provinsi yang menjadi sasaran pemantauan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta jajaran pemerintah daerah setempat.

Melalui penyiapan pupuk bersubsidi dan penguatan distribusi melalui KDKMP, pemerintah berharap akses petani terhadap sarana produksi pertanian semakin mudah. Koperasi juga diharapkan mampu menjadi penghubung distribusi barang bersubsidi hingga ke tingkat desa dan kelurahan. [DR]