10.070 Diklaim Sudah Mulai Beroperasi, Pemerintah Targetkan 35 Ribu Unit hingga Akhir Tahun

IDNVoice.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan sebanyak 10.070 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi secara nasional per Kamis, 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi meningkat menjadi 35 ribu unit hingga akhir tahun ini.

Zulkifli Hasan mengatakan, operasional KDKMP secara serentak tersebut akan diikuti dengan pemantauan langsung di lapangan selama delapan hari sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak beroperasi, dan selama delapan hari Presiden meminta untuk terus melakukan monitoring di lapangan," ujar Zulkifli Hasan di Lampung Selatan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Menurut dia, pengawasan dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang diperiksa meliputi kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pola operasional masing-masing koperasi.

"Yang sudah beroperasi itu jumlahnya sebanyak 10.070 unit, dan yang sudah berdiri serta sudah jadi gedungnya itu jumlahnya sebanyak 28 ribu unit," katanya.

Pemerintah kini berupaya mempercepat operasional koperasi yang bangunannya telah selesai agar dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Zulkifli menjelaskan, salah satu KDKMP yang telah mulai melayani masyarakat berada di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Koperasi tersebut menjadi salah satu lokasi yang ditinjau Menko Pangan untuk melihat kesiapan operasional secara langsung.

"Nantinya dari 10.070 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah beroperasi ini juga akan diawasi secara langsung oleh Pangdam, Kapolda, gubernur, bupati dan wali kota di daerah masing-masing untuk memeriksa kelengkapan barang serta sarana prasarana," ucap dia.

Ia menegaskan, pelaksanaan program KDKMP merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas instansi serta evaluasi secara berkala. Menurutnya, tidak semua koperasi telah memiliki kesiapan dan kualitas pelayanan yang sama.

"Dalam pekerjaan besar ini ada yang sudah berjalan bagus dan ada yang belum, karena ini melibatkan banyak instansi dan BUMN tentu pelayanannya tidak mudah dan memerlukan pengawasan serta memperlengkapi kekurangan secara berkala," tambahnya.

Selain mengejar target 35 ribu unit yang beroperasi hingga akhir tahun, pemerintah juga merencanakan pembentukan total 80 ribu KDKMP di seluruh Indonesia.

Zulkifli mencontohkan, KDKMP Desa Bumi Sari, Natar, telah menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan tersebut meliputi LPG, agen BRILink, pupuk, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), apotek, Kantor Pos, hingga pembayaran listrik.

"Di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Bumi Sari Natar sudah ada LPG, agen Brilink, pupuk, beras SPHP, apotek, Kantor Pos dan pembayaran listrik yang siap melayani masyarakat. Memang kami mengakui ini belum sempurna dan perlu waktu untuk membenahi tapi yang dituju adalah terbentuknya kesejahteraan," tambahnya.

Pemerintah berharap keberadaan KDKMP dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok dan layanan ekonomi di tingkat lokal. Namun, percepatan operasional tetap perlu diimbangi dengan pengawasan, kelengkapan barang, serta kesiapan sarana dan prasarana agar koperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal. [DR]