Pemulihan Pascabencana Tak Cukup Hanya Bangun Rumah dan Jalan

IDNVoice.com - Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pembangunan fisik sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.

Menurut Wahyu, proses pemulihan harus memastikan masyarakat yang terdampak bencana benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, termasuk memperoleh akses terhadap layanan dasar dan sumber penghidupan.

"Ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa rumah yang selesai dibangun atau berapa kilometer jalan yang telah diperbaiki," ujar Wahyu dalam keteranganya pada Senin, 7 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah titik pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Jumat, 4 September 2026.

Wahyu menilai perhatian Wapres terhadap persoalan hunian dan layanan dasar menjadi hal penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan menyeluruh.

Rangkaian kunjungan Gibran mencakup hunian warga, sekolah, jembatan, hingga infrastruktur pengendalian bencana.

Di sejumlah lokasi, proses pemulihan disebut telah berjalan. Di Aek Parombunan, misalnya, sebagian hunian tetap telah diserahterimakan kepada warga, sementara pembangunan unit lainnya masih berlangsung.

Adapun di Tapanuli Selatan, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan hunian permanen bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi.

Rumah Selesai, Penghidupan Jangan Terhenti

Wahyu menilai penekanan Wapres agar pemulihan turut menyentuh sektor pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan arah yang tepat.

Ia mengatakan pembangunan hunian baru harus berjalan beriringan dengan penyediaan layanan dasar dan sumber penghidupan bagi warga.

Kebutuhan tersebut meliputi air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, pekerjaan, hingga pusat kegiatan ekonomi.

"Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai," ucap dia.

Karena itu, Wahyu berharap kunjungan Wapres dapat menjadi momentum untuk memastikan rekonstruksi pascabencana tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.

Menurutnya, proses rekonstruksi seharusnya sekaligus membangun masyarakat yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana berikutnya.

Gibran Minta Pemda Turun Langsung

Dalam kunjungan tersebut, Gibran mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.

"Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga," kata Gibran.

Ia meminta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) memastikan berbagai kebutuhan dan kendala masyarakat selama masa transisi dapat ditangani langsung di lapangan.

Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar dan hunian, akses serta layanan publik, hingga pemulihan aktivitas dan mata pencaharian masyarakat.

Gibran juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama ketika menghadapi kendala dalam proses pemulihan.

Menurut dia, setiap persoalan harus segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar dapat memperoleh penyelesaian.

Dengan pendekatan tersebut, pemulihan pascabencana diharapkan tidak berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan mereka menghadapi bencana di masa mendatang. [DR]