Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun untuk KDKMP Disorot DPR, Menkop Ferry: Bukan Pengadaan Kami

IDNVoice.com - Isu dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut karena hingga kini tidak menemukan penjelasan resmi dari pemerintah terkait dugaan pengadaan itu.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun betul tidak Pak?" ujar Mufti dalam rapat.

Mufti kemudian membandingkan harga kipas angin yang dijual di pasaran dengan nilai pengadaan yang beredar dalam isu tersebut. Menurutnya, kipas angin merek ternama dijual di toko resmi e-commerce sekitar Rp338 ribu per unit, bahkan di sejumlah platform lain bisa diperoleh dengan harga sekitar Rp300 ribuan.

Ia menilai apabila pemerintah benar melakukan pembelian dalam jumlah sangat besar, yakni hingga 1,8 juta unit, semestinya harga yang diperoleh jauh lebih murah dibandingkan harga eceran.

"Kipas angin Cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp300 ribuan. Itu kalau beli satuan. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta. Artinya pastinya jauh lebih murah dari Rp300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin standing loh Pak, yang hempasan anginnya bisa mungkin menghempaskan tikus-tikus di KDKMP," katanya.

Selain mempertanyakan isu pengadaan tersebut, Mufti juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait pengadaan barang untuk program diKMP. Ia menyebut Kementerian Koperasi maupun PT Agrinas Pangan perlu membuka akses informasi kepada publik agar seluruh proses pengadaan dapat diawasi.

Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan dashboard yang memuat seluruh informasi pengadaan barang untuk KDKMP, mulai dari jenis barang, tujuan pengadaan, hingga nilai anggarannya.

"Pada kesempatan kali ini kami minta setiap pengadaan untuk Kopdes Merah Putih, kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita semua bisa memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita," tegasnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui adanya pengadaan kipas angin sebagaimana isu yang berkembang. Ferry menegaskan pengadaan yang dimaksud bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.

"Kipas angin ini, ini saya tidak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak," jawab Ferry. [DR]