Hadapi Ketidakpastian Global, Pemerintah Genjot Stimulus Rp26,34 Triliun untuk Jaga Daya Beli

IDNVoice.com - Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap berada di jalur positif meski dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global. Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan ketahanan yang kuat, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mampu melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026, sekaligus berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

"Kita juga menjaga inflasi, inflasi kita di bulan Mei ini sekitar 3%. kemudian juga kita bisa menjaga domestic demand di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Kemudian kita menjaga juga dari segi neraca perdagangan, ini sekarang trennya positif di USD0,09 miliar di bulan April ini. Nah, kemudian kita lihat juga PMI S&P dari segi manufaktur masih di angka 50, jadi relatif baik. Kemudian cadangan devisa Mei ini sekitar USD144,9 miliar. Jadi relatif perekonomian masih dalam track yang positif," ujar Airlangga dalam acara Economic Update CNBC Indonesia pada Senin, 29 Juni 2026.

Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi pada semester II 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun.

Paket tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi untuk moda udara, kereta api, dan angkutan laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif guna mendorong konsumsi masyarakat selama masa libur sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru.

Selain stimulus konsumsi, pemerintah juga memperkuat sektor ketenagakerjaan melalui Program Magang Nasional yang akan dimulai pada Juli 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan di berbagai sektor industri, jasa, dan ekonomi digital dengan dukungan insentif dari pemerintah.

Pemerintah juga menyiapkan program vokasi dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan SMK untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas peluang kerja, termasuk di pasar tenaga kerja internasional.

Di bidang perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui berbagai perjanjian strategis. Salah satu capaian penting adalah rampungnya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan dapat diratifikasi pada tahun ini.

Melalui kesepakatan tersebut, sekitar 90 persen produk Indonesia berpotensi menikmati tarif masuk nol persen ke pasar Uni Eropa. Selain itu, Indonesia juga terus mempercepat proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) guna memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing nasional, dan memperkuat kualitas kebijakan ekonomi domestik.

Sebagai bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan financial center di Bali melalui regulasi khusus yang saat ini masih dibahas bersama parlemen.

Di sektor ekonomi hijau, pemerintah terus mendorong pengembangan proyek energi bersih melalui skema pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk pembangunan proyek panas bumi (geothermal) dan pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).

Menutup keterangannya, Airlangga mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momentum kondisi ekonomi global saat ini untuk melakukan ekspansi bisnis.

"Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat," pungkasnya. [DR]