Dapur MBG di Bangkalan Hasilkan 30 Ton Sampah per Hari, Hanya 20 SPPG Bayar Retribusi

IDNVoice.com – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menghasilkan sekitar 30 ton sampah setiap hari. Namun, di tengah besarnya volume sampah yang harus diangkut, sebagian besar dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum membayar retribusi kepada pemerintah daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan Achmad Siddik mengatakan, petugas tetap mengangkut sampah dari seluruh SPPG untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), meskipun pembayaran retribusi belum dipenuhi.

"Jadi setiap hari petugas kita, tetap ambil sampah ke semua SPPG," ucapnya pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Menurut Siddik, pengangkutan sampah dilakukan di seluruh wilayah Bangkalan, bukan hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga di berbagai kecamatan.

"Semuanya, kalau di kota kan tidak banyak. Ini ya ratusan semuanya," jelasnya.

Dari total 134 dapur MBG yang beroperasi, setiap dapur dikenai retribusi sampah sebesar Rp200 ribu. Namun, baru 20 dapur yang rutin membayar, sedangkan sisanya belum memenuhi kewajiban tersebut.

"Hanya ada 20 dapur, sisanya belum bayar," ujarnya.

DLH Bangkalan telah mengirimkan surat kepada koordinator SPPG agar pembayaran retribusi segera diselesaikan. Meski demikian, hingga kini belum terlihat iktikad baik dari sebagian besar dapur untuk memenuhi kewajibannya.

"Kita sudah kirim surat. Ya kami optimis saja bisa segera dibayar. Sembari menunggu, sampah tetap kami angkut," ungkap Siddik.

Ia menambahkan, volume sampah yang berasal dari seluruh dapur MBG mencapai puluhan ton setiap hari sehingga membutuhkan penanganan dan pengangkutan secara rutin.

"Jumlahnya sekitar 30 ton sampah setiap harinya dari semua SPPG," tuturnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DLH Bangkalan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memastikan pengelolaan sampah dari operasional program MBG berjalan baik. Di sisi lain, kepatuhan pembayaran retribusi diperlukan untuk mendukung pelayanan persampahan yang disediakan pemerintah daerah. [DR]