Muhammadiyah Jateng Kawal Program MBG: Tekankan Gizi, Keamanan Pangan, dan Keadilan Ekonomi

IDNVoice.com – Muhammadiyah Jawa Tengah berkomitmen mengawal keberlanjutan dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan secara berkemajuan, berkeadilan, serta didukung tata kelola yang transparan.

Wakil Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah, Zakiyuddin Baidhawy, mengatakan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi strategis untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang.

Menurut Zakiyuddin, pengelolaan program tersebut harus ditempatkan dalam perspektif pembangunan peradaban, dengan memperhatikan kualitas gizi, keamanan pangan, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat.

"Program makan gratis ini bukan hal baru di dunia internasional, negara seperti Finlandia dan Jerman sudah memulainya sejak puluhan tahun lalu," katanya di Semarang pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ia menegaskan, MBG perlu dipahami sebagai kebijakan pembangunan SDM, bukan hanya kegiatan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.

Pengelolaan yang tidak tepat, menurutnya, berisiko menimbulkan persoalan baru, termasuk bertambahnya timbunan sampah apabila sisa makanan dan limbah program tidak ditangani dengan baik.

Zakiyuddin menjelaskan, Muhammadiyah memandang Program MBG secara teologis berlandaskan nilai-nilai Teologi Al-Ma`un yang menekankan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan dan pentingnya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keterlibatan serta pengawasan Muhammadiyah terhadap program tersebut juga mengacu pada prinsip Maqashid Syariah, khususnya menjaga keselamatan jiwa dan memelihara akal.

Dengan landasan tersebut, pelaksanaan MBG diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan makan, tetapi turut mendukung kesehatan, kecerdasan, dan kualitas pendidikan generasi penerus bangsa.

Ia juga menekankan bahwa makanan yang disajikan kepada penerima manfaat harus memenuhi dua syarat utama, yakni halal dan toyyib atau baik.

Selain memastikan kandungan gizi, penyelenggara MBG perlu menjaga standar higienitas, sanitasi, dan protokol keamanan pangan secara ketat.

Langkah tersebut penting untuk mencegah kasus keracunan pangan serta memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Selain aspek gizi dan keamanan pangan, Muhammadiyah Jawa Tengah menyoroti pentingnya keadilan ekonomi dalam pelaksanaan Program MBG.

Zakiyuddin berharap skema pengadaan bahan baku dan pengelolaan program memberikan ruang serta peluang yang adil bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta peternak lokal di wilayah sekitar.

Pelibatan pelaku ekonomi lokal dinilai dapat memperluas manfaat MBG, tidak hanya bagi penerima makanan, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

"MBG merupakan ekosistem yang menciptakan efek pengganda pada ekonomi lokal," katanya.

Melalui pengawasan dan keterlibatan berbagai pihak, Muhammadiyah Jawa Tengah berharap MBG dapat berkembang menjadi program pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, transparansi pengelolaan, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. [DR]