IDNVoice.com – Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, masih terus dikebut. Hingga 9 Oktober 2026, baru 24 dari total 215 gedung yang direncanakan telah rampung 100 persen.
Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung, pemerintah daerah mulai mempersiapkan aspek operasional koperasi. Sebanyak tujuh koperasi telah menjalani tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan kesiapan fasilitas pendukung sebelum kegiatan usaha dimulai.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskoperindag) Aceh Tamiang, Muhammad Dian, mengatakan proses pemeriksaan dilakukan bersama Project Management Office (PMO).
Verifikasi dan validasi tersebut mencakup kesiapan prasarana, gerai, serta kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas koperasi.
Dari tujuh koperasi yang telah diperiksa, lima di antaranya sudah diajukan ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes).
"Dari tujuh koperasi yang telah menjalani verifikasi dan validasi, lima unit sudah diajukan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES," kata Muhammad Dian pada Jumat, 9 Oktober 2206.
Data pembangunan menunjukkan penyelesaian gedung KDKMP di Aceh Tamiang masih menghadapi pekerjaan besar. Selain 24 unit yang telah rampung, puluhan lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan dengan tingkat kemajuan yang bervariasi.
Sebanyak delapan titik pembangunan telah mencapai progres 90 persen, lima titik berada pada angka 80 persen, delapan titik mencapai 70 persen, dan enam titik lainnya berada di level 60 persen.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa percepatan pembangunan gedung perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan fasilitas pendukung agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Kodim 0117/Aceh Tamiang terus mendorong percepatan pembangunan sekaligus memastikan sarana operasional tersedia. Untuk menunjang distribusi barang dan kegiatan usaha, saat ini telah tersedia 14 unit truk roda enam.
KDKMP dirancang menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan petunjuk teknis program, fasilitas koperasi dapat mencakup layanan simpan pinjam, toko obat, klinik, gerai kebutuhan pokok, hingga penyediaan pupuk.
Selain menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, koperasi juga diproyeksikan menjadi jalur pemasaran produk lokal. Produk yang berpotensi dipasarkan mencakup hasil pertanian, perkebunan, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui pengembangan jaringan pemasaran tersebut, produk unggulan desa diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Kehadiran KDKMP juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di tingkat gampong.
Persiapan operasional KDKMP di Aceh Tamiang tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung dan penyediaan kendaraan. Penyiapan sumber daya manusia juga mulai dilakukan melalui koordinasi para manajer koperasi.
Manajer Koperasi Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Riska Nurmalinda, menyebutkan terdapat 33 manajer yang diarahkan untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab atau person in charge (PIC) dari Kodim serta pengurus koperasi di wilayah penempatan masing-masing.
Pada tahap awal, para manajer diminta menyosialisasikan program kepada masyarakat sekaligus membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
"Pada tahap awal, para manajer diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan PIC Kodim dan pengurus koperasi, sekaligus menyosialisasikan program kepada masyarakat," ujar Riska.
Selain menjalankan sosialisasi, para manajer bertugas menghimpun data dan memantau perkembangan pembangunan di wilayah kerja masing-masing. Pemantauan tersebut diperlukan agar kesiapan pengelolaan koperasi dapat berjalan seiring dengan penyelesaian fasilitas fisik.
Dengan baru 24 dari 215 gedung yang rampung, percepatan pembangunan dan pemenuhan sarana operasional menjadi tantangan penting bagi pelaksanaan program KDKMP di Aceh Tamiang. Kesiapan fasilitas, kendaraan, manajer, dan pengurus diharapkan dapat mendukung koperasi agar beroperasi sesuai tujuan program dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. [DR]