127 Gerai KDKMP Belum Dimulai, Pemkab Lombok Timur Kejar Pembangunan

Selasa, 08 September 2026 14:53 WIB
Kegiatan Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP yang digelar di Aula Kodim 1615 Lombok Timur. (IDNVoice/RRI)
Kegiatan Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP yang digelar di Aula Kodim 1615 Lombok Timur. (IDNVoice/RRI)

IDNVoice.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mendorong percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah. Dari 254 desa/kelurahan yang ada, sebanyak 127 gerai atau sekitar 50 persen hingga kini belum mulai dibangun.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan KDKMP yang digelar di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin.

Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan gerai KDKMP merupakan aset pemerintah yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan diminta segera mencari solusi agar pembangunan tidak terus tertunda.

"Ini menjadi PR kita bersama. Sangat penting untuk kita cari solusi untuk kita selesaikan bersama. Saya atas nama Pemerintah Daerah berharap agar semua desa/kelurahan di Lombok Timur harus segera memiliki KDKMP," ucapnya pada Senin, 7 September 2026.

127 Gerai Belum Dibangun

Berdasarkan data Pemkab Lombok Timur, dari total 254 desa/kelurahan, sebanyak 101 gerai KDKMP masih dalam proses pembangunan, sedangkan 26 gerai telah rampung. Adapun 127 gerai lainnya belum dibangun karena berbagai kendala, terutama persoalan lahan yang belum memenuhi persyaratan atau berada di lokasi yang kurang strategis.

Bupati menyebut terdapat empat opsi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan. Pertama, memanfaatkan tanah pecatu. Kedua, melakukan tukar guling tanah pecatu apabila lokasinya kurang strategis. Ketiga, menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah Lombok Timur. Keempat, memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB.

"Kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa, coba mulai komunikasi dengan masyarakat setempat. Jika lahannya tidak di pinggir jalan agar bisa tukar guling. Cari jalan keluarnya," ujarnya.

Menurut Haerul, pembangunan gerai KDKMP merupakan kesempatan yang seharusnya dimanfaatkan seluruh desa dan kelurahan. Pasalnya, bangunan tersebut dibiayai pemerintah dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

"Kapan lagi kita akan memiliki bangunan sebesar itu yang dibangunkan oleh Pemerintah dengan dana Rp1 miliar. Maka harus kita manfaatkan," ujarnya.

Ia berharap tidak ada kesenjangan fasilitas antardesa akibat perbedaan progres pembangunan KDKMP.

Sakra Barat Terbanyak Belum Dibangun

Komandan Kodim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan keterlambatan pembangunan di sejumlah wilayah bukan disebabkan proyek mangkrak, melainkan pembangunan memang belum dimulai karena masih menghadapi sejumlah persoalan.

Untuk pembangunan KDKMP tahap II, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada progres 91–99 persen, 20 titik pada progres 81–90 persen, dan 68 titik masih memiliki progres 71 persen ke bawah.

Dandim juga mengungkapkan Kecamatan Sakra Barat menjadi wilayah dengan jumlah KDKMP yang belum dibangun paling banyak, yakni mencapai 20 desa.

Menurut dia, terdapat dua kendala utama yang sempat menghambat pembangunan, yakni adanya klaim atau pengakuan lahan oleh ahli waris serta ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap penggunaan lahan.

Persoalan tersebut, kata dia, telah dimediasi dan diselesaikan, termasuk keberatan masyarakat terkait penggunaan lahan yang sebelumnya digunakan sebagai fasilitas olahraga.

Sarpras Didistribusikan Bertahap

Selain bangunan fisik, setiap KDKMP yang telah mencapai progres 100 persen nantinya akan memperoleh sarana dan prasarana pendukung. Terdapat 17 item sarpras yang disiapkan, antara lain truk, mobil pikap, motor roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasi, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, dan kipas.

"Untuk sarpras ini kami menunggu dari pusat. Tidak semua langsung didistribusikan, akan tetapi secara bergantian, bertahap dikirim dari pusat," jelas Hadiyansyah.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur menyampaikan apresiasi terhadap Kodim 1615 Lombok Timur yang turut membantu percepatan pembangunan fisik dan logistik KDKMP.

Menurutnya, keterlibatan TNI menjadi salah satu kekuatan penting untuk mengejar target pembangunan koperasi desa tersebut.

"Semangat membangun dari TNI inilah yang sangat kita perlukan," ucapnya.

Rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, jajaran Forkopimda, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur itu menjadi forum bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan.

Pemkab Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur menargetkan persoalan tersebut dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan KDKMP di seluruh desa dan kelurahan dapat berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid