NTB Usulkan SPPG Diprioritaskan di Wilayah 3T, Demi Perluas Jangkauan Program MBG

IDNVoice.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan agar pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat yang hingga kini belum tersentuh layanan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Pemprov NTB, Fathul Gani, mengatakan kebutuhan SPPG di NTB masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah 3T yang belum memiliki akses terhadap program tersebut.

"Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah overload, tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN," ujarnya pada Rabu, 15 Juli 2026.

Fathul menjelaskan, meskipun secara total jumlah SPPG di NTB telah melebihi kebutuhan, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan usulan pembangunan unit baru melalui koordinator wilayah (korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) di masing-masing kabupaten/kota.

Selanjutnya, usulan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah SPPG dan penerima manfaat sebelum diteruskan kepada BGN di tingkat pusat.

Menurutnya, wilayah 3T menjadi prioritas nasional, termasuk dalam penyaluran Program MBG bagi kelompok sasaran utama seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Tetap bisa mengusulkan, karena khusus daerah 3T masuk dalam prioritas nasional, termasuk kepada penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Fathul.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov NTB itu juga mengungkapkan, sejumlah SPPG yang telah dibangun di wilayah 3T hingga kini belum dapat beroperasi karena masih menunggu kepastian dari BGN terkait kelanjutan pelaksanaan program.

Menurutnya, para mitra pelaksana membutuhkan kepastian agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan.

"Belum beroperasi karena belum ada kepastian. Nah, mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya, kan gitu," ujarnya.

Di sisi lain, Fathul menjelaskan BGN saat ini masih melakukan proses verifikasi ulang data penerima manfaat berdasarkan sistem by name by address. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada data ganda maupun data fiktif dalam pelaksanaan Program MBG.

Meski demikian, ia mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai kapan proses verifikasi tersebut akan selesai.

"Jadi, BGN ingin memastikan data yang diberikan clear. Jangan sampai ada yang salah data atau fiktif. Pendataan ini butuh waktu, kita berharap kalau bisa secepatnya dilakukan," katanya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, saat ini NTB memiliki 820 unit dapur SPPG yang tersebar di 10 kabupaten/kota dengan cakupan layanan mencapai 1.832.808 penerima manfaat. Sebaran terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 258 unit, disusul Lombok Tengah dengan 179 unit, dan Lombok Barat sebanyak 126 unit.

Pemprov NTB berharap percepatan verifikasi data dan kepastian operasional dari BGN dapat segera dilakukan agar masyarakat, khususnya di wilayah 3T, dapat segera merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis. [DR]