IDNVoice.com - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta, menunjukkan perkembangan pesat sebagai salah satu contoh keberhasilan implementasi ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Berawal dari sebuah garasi, koperasi ini kini berhasil membukukan omzet lebih dari Rp300 juta hanya dalam enam bulan pertama 2026.
Ketua KKMP Banjarsari, Budi Agung Setyowicoyo, mengatakan koperasi yang dipimpinnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Banjarsari.
Meski baru mulai beroperasi pada September 2025, koperasi tersebut berkembang cukup cepat. Jumlah anggota meningkat signifikan dari semula 32 orang menjadi sekitar 130 anggota, seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha yang dijalankan.
"Koperasi kami berdiri dan bergerak untuk melayani masyarakat dalam penyediaan gerai sembako. Kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM di Kota Surakarta," kata Budi di Surakarta pada Minggu, 12 Juli 2026.
Menurut Budi, KKMP Banjarsari tidak hanya berfungsi sebagai toko penyedia kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai off taker, yakni menyerap dan membantu memasarkan produk-produk UMKM lokal.
Melalui peran tersebut, koperasi memberikan kepastian pasar bagi para pelaku UMKM sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.
Selain itu, KKMP Banjarsari juga dikembangkan sebagai hub distribusi sembako. Koperasi bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan sejumlah distributor lainnya guna memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia, memperpendek rantai distribusi, serta menghadirkan harga yang lebih kompetitif bagi masyarakat.
"Kami berperan sebagai off taker dari Koperasi Merah Putih terhadap UMKM dan kami juga akan memerankan diri sebagai hub untuk produk-produk kebutuhan sembako bagi warga kita," ujarnya.
Kinerja koperasi juga menunjukkan tren yang positif. Setelah mencatat Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp2 juta pada akhir 2025, omzet koperasi melonjak menjadi lebih dari Rp300 juta sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Budi optimistis capaian tersebut masih akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring bertambahnya anggota dan berkembangnya unit usaha koperasi.
"Saya meyakini ke depan, dari di akhir tahun (omzet) kami akan meningkat tajam terkait dengan pembukuan SHU-nya," katanya.
Keberhasilan KKMP Banjarsari menjadi salah satu gambaran awal implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tengah didorong pemerintah sebagai instrumen penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam membangun dan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui gerakan koperasi.
"Pemerintah Republik Indonesia punya gawe yang cukup besar, bagaimana menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dengan membangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)," katanya.
Untuk memastikan program tersebut berjalan secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah yang belum banyak dilakukan daerah lain, yakni mengintegrasikan pendidikan perkoperasian ke dalam sistem pembelajaran di sekolah.
Melalui Program Insersi Pendidikan Perkoperasian, Jawa Tengah menjadi provinsi pelopor yang menerapkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Program ini menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik, mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB.
Menurut Sumarno, langkah tersebut penting agar generasi muda memahami konsep koperasi secara utuh sejak dini sehingga mampu memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan di masa mendatang.
"Kami punya konsep untuk insersi pendidikan koperasi, karena apa? pemahaman terhadap konsep koperasi mungkin belum dipahami secara utuh," kata Sumarno.
Keberhasilan KKMP Banjarsari memperlihatkan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi juga membuka akses pasar bagi UMKM, menjaga stabilitas distribusi kebutuhan pokok, serta mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. [DR]