Pangdam Udayana: KDKMP dan KNMP Wujud Bela Negara Lewat Penguatan Ekonomi Rakyat

IDNVoice.com - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat kini menjadi bagian penting dari konsep bela negara di era modern. Menurutnya, menjaga kedaulatan bangsa tidak lagi hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga dengan membangun kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa dan pesisir.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada 745 Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelas Lapangan Candradimuka, Rindam IX/Udayana, Kabupaten Tabanan, Bali.

Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan konsep bela negara telah mengalami transformasi. Saat ini, pertahanan negara tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik atau mengangkat senjata, melainkan juga ditentukan oleh ketahanan pangan, kedaulatan maritim, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurutnya, bela negara mencakup upaya nyata dalam membangun kekuatan ekonomi di desa maupun kawasan pesisir.

"Kehadiran KDKMP dan KNMP adalah implementasi langsung dari amanat konstitusi untuk mengelola ekonomi secara bersama demi kemaslahatan anggota, agar bangsa kita memiliki daya tahan kuat dan tidak bergantung pada pihak luar yang merugikan," kata Pangdam pada Jumat, 3 Juli 2026.

Dalam arahannya, Pangdam juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, serta penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah Kodam IX/Udayana yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menjelaskan bahwa gerakan ekonomi kerakyatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hingga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih.

Pangdam meminta seluruh siswa SPPI mengimplementasikan nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam pengelolaan koperasi, antara lain dengan memperkuat persatuan, mewujudkan keadilan sosial, menaati konstitusi, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta merawat toleransi di tengah keberagaman masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan adanya berbagai ancaman nonmiliter yang kini banyak menyasar generasi muda, seperti penyalahgunaan media sosial, berkembangnya budaya individualisme, sikap anti-pemerintah, radikalisme, hingga intoleransi.

Karena itu, para kader KDKMP dan KNMP diharapkan mampu menjadi agen perubahan sekaligus benteng moral di tengah kehidupan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional, Kodam IX/Udayana terus melakukan pendampingan teknis, pengamanan aset, pengembangan jaringan pemasaran, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Bali, NTB, dan NTT.

Pangdam mengungkapkan hingga Mei 2026 pembentukan unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kodam IX/Udayana telah mencapai target 100 persen, dengan rincian 38 unit di Bali, 55 unit di NTB, dan 73 unit di NTT.

Sementara untuk program Kampung Nelayan Merah Putih, Pangdam menginstruksikan agar seluruh dukungan difokuskan pada penguatan kedaulatan hasil laut, penetapan harga jual yang adil bagi nelayan tradisional, serta pemenuhan pasokan pangan berbasis bahari untuk mendukung ketahanan pangan nasional. [DR]