Antisipasi Dampak Asap Kebakaran TPA Jatiwaringin, BNPB Siagakan Tim Kesehatan 24 Jam

IDNVoice.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan tim kesehatan selama 24 jam untuk mengantisipasi dampak buruk kepulan asap akibat kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah ini dilakukan karena asap pekat mulai mengganggu permukiman warga di sekitar lokasi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pengerahan tim medis menjadi bagian dari upaya perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran.

"BPBD juga telah melaksanakan kaji cepat, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, menyalurkan bantuan berupa 46 kasur kepada warga terdampak, serta menyiagakan tim kesehatan selama 24 jam," kata Abdul pada Kamis, 2 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kelompok rentan seperti balita, lanjut usia (lansia), dan penyintas penyakit menjadi prioritas dalam penanganan agar kondisi kesehatan mereka tetap terjaga dari paparan asap kebakaran.

Penanganan dampak sosial juga diperkuat dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran TPA Jatiwaringin. Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tangerang Nomor 609 Tahun 2026 dan berlaku selama 14 hari, mulai 1 hingga 14 Juli 2026.

Di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masih berupaya memadamkan api melalui jalur darat di area yang dapat dijangkau kendaraan.

Namun, proses pemadaman menghadapi kendala besar karena titik api berada di puncak tumpukan sampah dengan elevasi yang tinggi. Selain itu, banyaknya material kering menyebabkan api terus menyala di bagian dalam timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan.

Melihat kondisi tersebut, BNPB menilai penanganan kebakaran masih membutuhkan operasi terpadu melalui jalur darat yang didukung pengerahan helikopter pengebom air untuk mempercepat proses pemadaman.

Abdul Muhari juga menegaskan perlunya memperkuat koordinasi lintas sektor guna menangani dampak kesehatan dan sosial yang dirasakan masyarakat.

"Untuk memperkuat koordinasi penanganan dampak terhadap masyarakat, diperlukan pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan melalui aktivasi Pos Komando," ujarnya.

BNPB berharap penguatan koordinasi melalui Pos Komando dapat mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memastikan kebutuhan kesehatan, keselamatan, dan bantuan bagi warga terdampak dapat terpenuhi secara optimal. [DR]