IDNVoice.com - Sebanyak 1.500 perempuan yang tergabung dalam relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (29 Juni 2026).
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Tangerang, Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tigaraksa, itu diikuti ribuan emak-emak yang mengenakan pakaian putih dan kerudung cokelat. Mereka membawa spanduk berisi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar program prioritas nasional tersebut terus dilanjutkan.
Para peserta aksi menilai MBG telah memberikan manfaat langsung bagi siswa, balita, lansia, dan ibu hamil. Selain itu, program tersebut juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain berorasi, massa juga menyanyikan lagu dan meneriakkan yel-yel sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program.
Koordinator Aksi Damai Dukungan MBG, Khotib Yani, mengatakan relawan ingin memastikan program tersebut tidak dihentikan.
"Maka dari itu, kami relawan ini ingin mendorong bahwa program ini terus dilanjutkan dan jangan sampai tertunda bahkan ditutup," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, relawan juga meminta pemerintah melalui Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong lahirnya regulasi atau payung hukum yang lebih jelas agar penyelenggaraan MBG memiliki kepastian hukum.
Menurut Khotib, dugaan kasus korupsi yang sempat mencuat tidak boleh menjadi alasan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
"Walaupun ada kejadian di pusat soal korupsi dan lain sebagainya, itu harus kita berantas sama-sama, harus kita berantas sampai tuntas," tuturnya.
Ia menegaskan relawan SPPG berkomitmen menjalankan seluruh prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan program, termasuk menjaga kualitas menu dan kandungan gizi.
"Tentunya kita akan melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan menunya, gizinya, akan kita tingkatkan tentunya. Kami juga memohon pemerintah daerah ikut mengawasi kami, sebagai mitra agar SPPG dalam menjalankan ketentuan," katanya. [DR]