Jateng Siapkan KDKMP dan BUMDes Jadi Penggerak Rantai Pasok MBG

IDNVoice.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong masyarakat desa mengambil peran lebih besar dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama melalui keterlibatan sebagai pemasok bahan pangan. Menurutnya, desa harus menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

"Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, `recheck`, dan `final check`, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat," kata Luthfi di Semarang pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi).

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Papdesi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi menilai BUMDes dan KDKMP memiliki posisi strategis dalam mendukung rantai pasok MBG. Keduanya dapat menjadi penghubung antara para petani, peternak, dan nelayan dengan dapur-dapur SPPG.

"BUMDes dan KDMP memiliki peran strategis dalam membangun rantai pasok Program MBG, mulai dari menghimpun hasil petani, peternak dan nelayan, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, hingga menyalurkannya ke SPPG," ujarnya.

Tidak hanya sebagai pemasok, Pemprov Jawa Tengah juga mendorong BUMDes agar mampu berkembang menjadi pengelola SPPG. Dengan demikian, desa tidak hanya menyediakan bahan baku, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari pengelolaan program tersebut.

"Dengan begitu, rantai pasok dari hulu hingga hilir dapat dikelola desa dan memberi nilai tambah bagi masyarakat," kata Luthfi.

Selain penguatan kelembagaan ekonomi desa, operasional dapur SPPG juga diarahkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG). Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG lebih efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penerima manfaat Program MBG di wilayah tersebut telah mencapai lebih dari 9 juta orang yang dilayani oleh 4.382 SPPG. Sementara jumlah KDKMP di Jawa Tengah tercatat mencapai lebih dari 8.500 unit yang menjadi modal kelembagaan dalam memperkuat ekosistem MBG.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun keluhan terkait pelaksanaan MBG di desa.

Menurutnya, kearifan lokal dan produk unggulan desa harus menjadi prioritas agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi desa. [DR]