Modal Miliaran Terancam, HIPMI DIY Dorong Dialog BGN dengan Mitra Pelaksana MBG

IDNVoice.com - Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, HIPMI mengingatkan agar proses evaluasi tidak berujung pada dampak negatif bagi ribuan pelaku usaha kecil dan menengah yang telah berinvestasi besar untuk mendukung program prioritas pemerintah tersebut.

Ketua Umum BPD HIPMI DIY Ekawati Rahayu Putri menegaskan, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam membersihkan tata kelola MBG, termasuk menindak pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan negara.

"Sikap kami jelas dan tidak ambigu. HIPMI DIY mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, dan kami mendukung penuh pembersihan tata kelolanya. Yang menyalahgunakan kepercayaan negara di level pengambil kebijakan harus diproses sampai tuntas. Soal itu tidak ada ruang kompromi," kata Ekawati.

Menurutnya, proses pembenahan yang menyasar persoalan di tingkat pengambil keputusan merupakan langkah yang tepat. Namun, ia meminta agar evaluasi tidak salah sasaran hingga berdampak kepada mitra pelaksana di lapangan yang selama ini menjalankan program dengan penuh tanggung jawab.

"Persoalannya, pisau evaluasi yang seharusnya mengarah ke segelintir oknum di pucuk jangan sampai memotong ribuan pengusaha jujur di lapangan. Mereka ini bukan oligarki. Sebagian besar adalah pelaku UMKM yang menggadaikan aset dan menanggung cicilan bank demi membangun dapur untuk program pemerintah," ujarnya.

HIPMI DIY mencatat, pembangunan satu dapur MBG membutuhkan modal hingga miliaran rupiah, mulai dari penyediaan fasilitas, peralatan, hingga kebutuhan operasional. Sementara itu, masa pengembalian investasi bisa berlangsung bertahun-tahun apabila volume layanan tidak berjalan stabil.

Kondisi semakin berat ketika distribusi makanan dihentikan sementara, termasuk saat masa libur sekolah. Gangguan operasional tersebut berdampak terhadap arus kas mitra, sementara kewajiban pembayaran kredit, honor relawan, serta pasokan bahan baku dari petani dan peternak lokal tetap harus dipenuhi.

Karena itu, HIPMI DIY mendorong BGN untuk membuka ruang dialog yang lebih terstruktur dengan para mitra pelaksana dan asosiasi pengusaha. HIPMI DIY menyatakan siap menjadi penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha.

"BGN tidak perlu memikul pembenahan ini sendirian. Buka meja dialog dengan mitra dan asosiasi pengusaha. HIPMI DIY siap menjadi jembatan — bukan untuk melindungi yang bersalah, tetapi untuk memastikan yang taat tidak ikut menjadi korban dari pembenahan," kata Ekawati.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan program MBG, HIPMI DIY mengusulkan lima langkah strategis. Pertama, menyediakan saluran dialog tetap antara BGN dengan mitra serta asosiasi pengusaha agar kebijakan pemerintah dapat menyesuaikan kondisi operasional di lapangan.

Kedua, memberikan kepastian pembayaran dan kontrak kerja sama guna menjaga keberlangsungan usaha mitra, terutama pelaku UMKM yang memiliki kewajiban perbankan.

Ketiga, menyiapkan mekanisme transisi dalam setiap kebijakan penghentian sementara agar keberadaan relawan dan pemasok bahan baku tetap terlindungi.

Keempat, memastikan adanya akuntabilitas yang membedakan antara pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dengan mitra yang telah menjalankan program sesuai aturan.

Kelima, melibatkan para mitra pelaksana dalam penyusunan standar tata kelola baru karena mereka dinilai paling memahami tantangan teknis di tingkat dapur.

"Negara tidak bisa memberi makan puluhan juta anak sendirian. Kemitraan dengan dunia usaha itu tulang punggung program ini, bukan pelengkap. Menjaga kepercayaan mitra hari ini adalah ongkos paling murah untuk memastikan program ini sanggup tumbuh, bukan justru kehilangan kapasitasnya di tengah jalan," pungkasnya. [DR]