Dapur MBG di NTT Diminta Libatkan Petani, Peternak dan UMKM Lokal

IDNVoice.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk lokal dan pelibatan pelaku usaha di NTT.

Hal tersebut disampaikan Melki saat membuka Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Kota Kupang di Kupang, Jumat.

"Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal NTT dalam rantai pasok program," kata Melki pada Jumat, 26 Juni 2026.

Menurutnya, MBG merupakan salah satu program nasional yang memiliki dampak ekonomi langsung karena setiap hari menciptakan perputaran uang, membuka lapangan kerja, serta melibatkan banyak pelaku usaha dalam penyediaan bahan pangan.

Melki mengungkapkan, dengan sekitar 107 ribu penerima manfaat di Kota Kupang, potensi perputaran ekonomi dari pelaksanaan MBG diperkirakan mencapai Rp440 miliar. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan nilai ekonomi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani, peternak, dan pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Manfaat Program MBG harus maksimal, baik dalam meningkatkan status gizi masyarakat maupun memberikan dampak ekonomi yang luas," ujarnya.

Ia juga meminta seluruh dapur SPPG mengoptimalkan penggunaan komoditas lokal NTT agar program tersebut mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melki berharap Kota Kupang dapat menjadi percontohan pelaksanaan MBG bagi kabupaten lain melalui konsep "MBG NTT Incorporated", yakni ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun rantai ekonomi berbasis pangan lokal.

Sementara itu, Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan saat ini Kota Kupang telah memiliki 42 dapur SPPG dengan nilai perputaran ekonomi sekitar Rp9 miliar.

Menurut Christian, rapat koordinasi tersebut mempertemukan penyedia bahan pangan, pengelola SPPG, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat rantai pasok serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang juga telah membentuk Satgas MBG yang akan melakukan pemantauan rutin terhadap operasional dapur SPPG, mulai dari aspek sanitasi, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah. Langkah tersebut dilakukan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. [DR]