Survei LPEM FEB UI: 54 Persen Ekonom Pilih Hentikan MBG jika Biaya Melonjak

IDNVoice.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Hasil Survei Ahli Ekonomi Semester II yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan mayoritas ekonom lebih memilih memperlambat perluasan program atau mengurangi jumlah penerima manfaat apabila biaya pelaksanaannya jauh melampaui perkiraan.

Dari 63 ekonom yang menjadi responden, sebanyak 46 orang atau 73 persen memilih memperlambat perluasan program MBG jika biaya pelaksanaannya membengkak. Sementara itu, 45 responden atau 71 persen memilih mengurangi jumlah penerima manfaat. Bahkan, 34 responden atau 54 persen mendukung penghentian program sepenuhnya apabila kebutuhan anggarannya meningkat secara signifikan.

"Para ekonom menunjukkan preferensi yang jelas untuk menyesuaikan skala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan meningkatkan komitmen anggaran apabila biaya pelaksanaannya jauh melebihi perkiraan saat ini," tulis laporan survei tersebut sebagaimana dikutip pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengendalian biaya menjadi perhatian utama para ekonom dalam menjaga keberlanjutan program unggulan pemerintah tersebut. Hanya sebagian kecil responden yang mendukung keberlanjutan MBG melalui penyesuaian fiskal alternatif.

Sebanyak delapan responden atau 13 persen memilih mengurangi anggaran per penerima manfaat. Sementara itu, masing-masing enam responden atau 10 persen mendukung peningkatan efisiensi program dan pemangkasan anggaran program pemerintah lainnya.

Adapun opsi memperlebar defisit fiskal atau meningkatkan penerimaan negara masing-masing hanya didukung oleh dua responden atau 3 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung mengutamakan penyesuaian skala MBG daripada menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Selain menyoroti pembiayaan MBG, survei LPEM FEB UI juga mengungkapkan keraguan para ekonom terhadap efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Sebanyak 11 responden menilai kebijakan fiskal saat ini sangat tidak efektif, sedangkan 21 responden menganggapnya tidak efektif. Kelompok terbesar, yakni 26 responden, menilai kebijakan fiskal tidak memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi.

Sebaliknya, hanya lima responden yang menilai kebijakan fiskal efektif. Tidak ada responden yang memberikan penilaian sangat efektif.

"Rata-rata skor tercatat sebesar -0,60, yang mencerminkan penilaian yang secara umum negatif terhadap efektivitas kebijakan fiskal," tulis laporan tersebut.

Skor tersebut relatif tidak berubah dibandingkan survei sebelumnya yang mencatat rata-rata minus 0,62. Para ekonom juga menunjukkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan mencapai 7,90 dari skala 10.

Meski meragukan efektivitas kebijakan fiskal, para ekonom masih bersedia menerima sejumlah konsekuensi fiskal dan makroekonomi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Konsekuensi yang paling banyak dianggap dapat diterima adalah defisit fiskal yang secara persisten lebih lebar. Sebanyak 29 dari 63 responden atau 46 persen memilih opsi tersebut.

Selanjutnya, sebanyak 23 responden atau 37 persen bersedia menerima inflasi yang sedikit lebih tinggi. Sebanyak 22 responden atau 35 persen juga dapat menerima pelemahan nilai tukar rupiah secara struktural.

Sementara itu, peningkatan ketimpangan pendapatan yang bersifat sementara dan pelebaran defisit transaksi berjalan masing-masing dipilih oleh 17 responden atau 27 persen.

Adapun 12 responden atau 19 persen bersedia menerima peningkatan peran pemerintah dalam perekonomian. Sebanyak 11 responden atau 17 persen juga dapat menerima perlambatan pencapaian target lingkungan hidup.

"Konsekuensi yang paling banyak dianggap dapat diterima adalah defisit fiskal yang secara persisten lebih lebar," tulis laporan tersebut.

Meski demikian, tidak semua ekonom bersedia mengorbankan aspek lain demi pertumbuhan yang lebih tinggi. Sebanyak 10 responden atau 16 persen menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dicapai dengan mengorbankan aspek-aspek tersebut.

Selain itu, hanya empat responden atau sekitar 6 persen yang menganggap penurunan stabilitas ekonomi secara keseluruhan sebagai konsekuensi yang dapat diterima.

Hasil survei ini memperlihatkan adanya perhatian terhadap keseimbangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pembiayaan program pemerintah, dan stabilitas makroekonomi. Dalam konteks MBG, mayoritas ekonom yang disurvei cenderung memilih penyesuaian skala program apabila biaya pelaksanaannya meningkat tajam, dibandingkan menambah beban fiskal negara. [DR]