IDNVoice.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti menanggung biaya perawatan rumah sakit bagi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles menegaskan pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan medis korban terpenuhi hingga mereka benar-benar pulih. Tanggung jawab tersebut, kata dia, mencakup pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, hingga pendampingan psikologis apabila diperlukan.
"Yang paling penting sekarang, pemerintah dan BGN harus memastikan seluruh kebutuhan medis korban ditanggung sampai benar-benar pulih. Bukan hanya biaya perawatan saat keracunan terjadi, tetapi juga pemeriksaan lanjutan, pengobatan, rehabilitasi, serta pendampingan psikologis apabila dibutuhkan," kata Charles kepada wartawan pada Kamis, 10 September 2026.
Politikus PDIP tersebut juga mendorong BGN segera menyusun mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG.
Menurut Charles, korban yang mengalami dampak serius tidak cukup hanya memperoleh pengobatan. Sebab, insiden keracunan dapat membuat anak kehilangan waktu belajar, mengalami trauma, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang.
"Saya kembali mendorong BGN segera membuat mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban keracunan MBG," ujarnya.
Charles menilai kompensasi harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG. Dengan mekanisme yang jelas, korban dan keluarga memiliki kepastian mengenai hak yang dapat diperoleh ketika terjadi insiden keracunan.
"Kalau seorang anak sampai mengalami gangguan kesehatan serius, kehilangan waktu sekolah, trauma, bahkan berpotensi mengalami dampak jangka panjang, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pembayaran biaya rumah sakit," tegasnya.
"Korban dan keluarganya berhak mendapatkan pemulihan dan kompensasi yang layak. Ini harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban program MBG ke depan," sambung Charles.
Charles turut menyinggung kasus keracunan MBG yang terjadi di Karo, Sumatera Utara. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG harus mendapat perhatian serius.
"Dan kasus Karo sekali lagi menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa," katanya.
Ia meminta evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperbaiki sistem keamanan pangan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
"Evaluasi dan perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang," pungkasnya.
Desakan tersebut menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari evaluasi program MBG. Tidak hanya memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan, pemerintah juga dituntut memiliki sistem penanganan dan pertanggungjawaban yang jelas ketika terjadi insiden. [DR]