Prabowo Bandingkan Kabinet Indonesia dengan Timor Leste: Jumlah Banyak Tak Berarti Tak Efisien

IDNVoice.com - Presiden Prabowo Subianto menanggapi anggapan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya memiliki kabinet gemuk dan tidak efisien. Untuk menjelaskan hal tersebut, Prabowo membandingkan struktur kabinet Indonesia dengan pemerintahan Timor Leste yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih kecil.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin.

"Kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien," kata Prabowo dalam sambutannya pada Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, ukuran efisiensi pemerintahan tidak bisa semata-mata dilihat dari jumlah kementerian atau anggota kabinet. Skala penduduk dan luas wilayah negara juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan struktur pemerintahan.

Prabowo Soroti Kabinet Timor Leste

Prabowo kemudian mengambil contoh Timor Leste. Negara tersebut, kata dia, hanya memiliki populasi sekitar 1,1 juta jiwa, jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia.

"Ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya satu juta. Lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia," ujarnya.

Ia bahkan menyebut jumlah penduduk Timor Leste lebih sedikit dibandingkan sejumlah kabupaten besar di Indonesia, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banyuwangi.

Namun, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil tersebut, Timor Leste tetap memiliki struktur kabinet yang cukup besar.

"Kabinetnya Timor Leste 28," ungkap Prabowo.

Perbandingan tersebut digunakan Prabowo untuk menggambarkan bahwa jumlah kementerian tidak dapat dilepaskan dari konteks negara yang dilayani. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa, sehingga membutuhkan struktur pemerintahan yang dinilai mampu menjangkau kompleksitas kebutuhan nasional.

Kabinet Besar Disebut Cerminan Koalisi

Selain faktor jumlah penduduk dan luas wilayah, Prabowo menyebut struktur kabinet pemerintahannya juga tidak terlepas dari konfigurasi politik nasional.

Ia mengatakan pemerintah yang dipimpinnya didukung oleh mayoritas kekuatan politik di parlemen.

"Pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar, tujuh partai dari delapan partai di parlemen," katanya.

Dengan dukungan mayoritas tersebut, Prabowo menilai penataan pemerintahan perlu mempertimbangkan representasi dan konsensus politik yang terbentuk setelah Pemilu.

Pernyataan Prabowo ini sekaligus menjadi penegasan bahwa besarnya struktur kabinet tidak otomatis menunjukkan pemerintahan tidak efisien. Menurutnya, efektivitas pemerintahan harus dilihat dari kemampuan struktur tersebut menjalankan tugas dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam negara dengan skala besar seperti Indonesia. [DR]