Seks, Teks dan Konteks: Membaca Sastra di Tengah Relasi Kuasa dan Diskursus Pascakolonial

IDNVoice.com - Perkembangan sastra Indonesia tak pernah benar-benar lepas dari perubahan ruang publik tempat sastra itu hidup. Dalam pengantar buku Seks, Teks, Konteks (Esei-esei Kritik Sastra 2001-2021) Katrin Bandel menyinggung fenomena yang pada masanya menjadi titik penting perubahan lanskap sastra Indonesia, yakni lahirnya sastra internet.

Pada periode awal kemunculan mailing list dan forum-forum digital sebelum media sosial berkembang seperti hari ini, internet menjadi ruang baru yang mengubah cara masyarakat membaca, mendiskusikan, hingga memproduksi karya sastra. Ruang digital menghadirkan sesuatu yang sebelumnya sulit ditemukan dalam tradisi sastra koran yakni kebebasan berekspresi yang relatif tidak dibatasi oleh seleksi redaksi, otoritas institusi, maupun hierarki sastrawan senior dan junior.

Fenomena tersebut pada saat itu memunculkan kegelisahan tersendiri di kalangan sastrawan konvensional. Sastra yang sebelumnya dianggap sakral, eksklusif, dan memiliki "penjaga gerbang" melalui media cetak mulai bergeser ke ruang yang jauh lebih cair dan demokratis.

Karya-karya sastra tidak lagi hanya lahir melalui koran dan penerbit besar, tetapi juga melalui ruang internet yang memungkinkan siapa saja menulis, mengomentari, bahkan memperdebatkan karya sastra secara terbuka. Polemik mengenai "sastra internet" pada akhirnya bukan hanya perdebatan soal medium, tetapi juga pertarungan otoritas tentang siapa yang dianggap layak berbicara dalam dunia sastra.

Kekhawatiran bahwa internet akan menjadikan sastra seperti "tong sampah" sebenarnya menunjukkan kegelisahan lama terhadap hilangnya kontrol dan legitimasi dalam produksi pengetahuan sastra.

Namun menariknya, waktu justru membuktikan bahwa kemunculan internet tidak menggantikan eksistensi buku fisik sebagaimana yang dulu dikhawatirkan. Buku tetap bertahan, sementara internet berkembang menjadi ruang alternatif yang memperluas kemungkinan interaksi sastra.

Dalam konteks ini, Katrin Bandel melihat sastra bukan sebagai benda mati yang harus dijaga kesakralannya, melainkan sebagai ruang bermain makna yang terus hidup ketika dibaca, ditafsirkan, dan dinegosiasikan oleh pembacanya. Dalam salah satu esainya, karya sastra diibaratkan berbeda dengan benda museum yang akan rusak ketika disentuh atau dimainkan.

Sastra justru hidup melalui keterlibatan pembacanya. Pembaca dapat memainkan peran tokoh, menafsirkan ulang cerita, bahkan berinteraksi dengan teks secara kreatif sebagaimana pernah terlihat dalam fenomena pembacaan karya-karya seperti Supernova atau Bumi Manusia di ruang siber pada masanya.

Dari titik ini, pembahasan Katrin Bandel kemudian bergerak lebih jauh ke wilayah yang lebih kompleks, yakni relasi antara sastra, seksualitas, feminisme, dan diskursus pascakolonial. Katrin Bandel mengemukakan bahwa sebagian besar esai dalam buku ini menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai seksualitas dalam sastra Indonesia tidak pernah berdiri netral. Seksualitas selalu dibentuk oleh relasi kuasa, sejarah kolonialisme, moralitas, hingga konstruksi tentang "Timur" dan "Barat".

Dalam konteks tersebut, Katrin Bandel memberikan kritik yang cukup tajam terhadap karya-karya Ayu Utami, khususnya Saman dan Larung, yang sering diposisikan sebagai simbol kebebasan perempuan dan feminisme dalam sastra Indonesia modern.

Menurut Katrin, problem utama bukan terletak pada keberanian karya tersebut membicarakan seksualitas perempuan secara terbuka. Seksualitas perempuan metropolitan, hubungan di luar nikah, maupun identitas biseksual memang merupakan realitas sosial yang layak dihadirkan dalam karya sastra.

Akan tetapi, persoalannya muncul ketika kebebasan seksual tersebut secara implisit diposisikan sebagai simbol kemajuan, modernitas, dan superioritas cara berpikir, sementara moralitas seksual yang dipengaruhi agama dan budaya lokal justru direpresentasikan sebagai sesuatu yang kolot dan tertinggal. Dalam titik inilah Katrin melihat adanya persoalan pascakolonial yang lebih dalam daripada sekadar isu gender.

Kritik tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana feminisme dalam sastra Indonesia tidak bisa dilepaskan begitu saja dari relasi kuasa global. Feminisme yang lahir dari pengalaman Barat tidak selalu dapat diterapkan secara utuh pada konteks sosial masyarakat Indonesia.

Karena itu, Katrin mengingatkan bahwa menjadi feminis tidak harus berarti menolak moralitas seksual atau budaya lokal. Kritiknya bukan diarahkan pada kebebasan perempuan itu sendiri, tetapi pada kecenderungan sebagian karya sastra yang menjadikan standar modernitas Barat sebagai ukuran kemajuan berpikir masyarakat Timur.

Dalam konteks ini, pendekatan pascakolonial digunakan untuk membaca bagaimana konstruksi superior-inferior antara Barat dan Timur bekerja secara halus melalui teks sastra.

Diskusi mengenai seksualitas dalam sastra kemudian menjadi semakin menarik ketika muncul karya-karya yang tidak lagi sekadar merayakan kebebasan seksual, tetapi mulai membicarakan trauma, kekerasan seksual, dan relasi kuasa tubuh secara lebih kompleks.

Katrin mencontohkan bagaimana ada karya yang menggambarkan relasi seksual problematik, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga, bukan untuk mendobrak tabu semata, tetapi sebagai bentuk pembacaan terhadap trauma dan kerusakan sosial yang dialami tokoh-tokohnya.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih reflektif dan tidak lagi terjebak pada dikotomi sederhana antara "terbuka" dan "tertutup" dalam membicarakan seksualitas.

Selain itu, Katrin juga menyoroti relasi kuasa dalam praktik penerjemahan karya sastra Indonesia ke luar negeri. Ketika karya penulis Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa asing, terutama bahasa Barat, hal tersebut sering dipandang sebagai bentuk pengakuan dan prestise internasional. Sebaliknya, penerjemahan karya asing ke Indonesia tidak selalu memperoleh posisi simbolik yang sama.

Situasi ini menunjukkan bahwa relasi kuasa global masih bekerja dalam menentukan mana karya yang dianggap "penting", "bermutu", dan "layak" mendapat legitimasi internasional. Dalam konteks ini, sastra tidak pernah benar-benar netral karena selalu berada dalam jaringan politik pengetahuan dan kuasa budaya.

Meski demikian, Katrin Bandel juga mengingatkan bahwa pendekatan pascakolonial tidak boleh terjebak pada dikotomi kaku antara Timur dan Barat. Baginya, Timur dan Barat bukanlah identitas tetap yang benar-benar terpisah secara mutlak, melainkan konstruksi sosial yang terus diproduksi dalam sejarah kolonialisme dan modernitas.

Fokus utama pendekatan pascakolonial bukan memperkuat oposisi tersebut, tetapi justru mengkritisi bagaimana konstruksi superioritas dan inferioritas dibentuk dan diwariskan dalam cara berpikir masyarakat.

Oleh karenanya, membaca sastra melalui perspektif pascakolonial berarti membuka kemungkinan lahirnya cara berpikir alternatif yang lebih kritis terhadap warisan kolonialisme dalam budaya, moralitas, dan produksi pengetahuan.

Pada akhirnya, buku yang berjudul Seks, Teks, Konteks (Esei-esei Kritik Sastra 2001-2021) bukan hanya kumpulan kritik sastra, tetapi juga refleksi penting tentang bagaimana sastra bekerja sebagai arena pertarungan makna, identitas, moralitas, dan kekuasaan.

Buku ini menunjukkan bahwa sastra tidak pernah berdiri di ruang hampa. Sastra selalu berhubungan dengan konteks sosial, politik, budaya, bahkan sejarah kolonial yang membentuk cara masyarakat memahami tubuh, seksualitas, kebebasan, dan modernitas itu sendiri. [DR]

Andi Nur Fadini Putri

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sekretaris Umum PC KOPRI DIY

*Tulisan Opini/Resensi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi IDNVoice.com.