The Dudas Minus One Bersama KKP di Natuna Disorot, Ini Penjelasan Kementerian Soal Anggaran Influencer

IDNVoice.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas penggunaan anggaran Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer dalam promosi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

KKP menyatakan menghargai perhatian dan masukan masyarakat terkait kerja sama publikasi yang belakangan menjadi perbincangan. Kementerian juga menyebut berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan komunikasi publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Dalam keterangannya, KKP menjelaskan bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian untuk menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya pelaksanaan program prioritas KKP.

KKP menegaskan strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandalkan influencer. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui berbagai platform, mulai dari media cetak, televisi, media digital hingga kanal komunikasi lainnya.

Terkait pemilihan mitra publikasi, KKP menyebut terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan, di antaranya jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens (engagement), jangkauan komunikasi, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program KKP yang bersifat nasional sehingga informasi pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

KKP juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Menurut KKP, setiap kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat keterlibatan yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam menyampaikan informasi.

Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi dinilai diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan kebiasaan dan preferensi konsumsi informasi yang beragam.

Dengan pendekatan tersebut, KKP berharap pesan mengenai kebijakan dan program prioritas kementerian dapat disampaikan secara lebih relevan dan efektif.

KKP juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

"Masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," demikian penjelasan KKP pada Selasa, 10 November 2026.

Sebelumnya, penggunaan anggaran negara untuk jasa publikasi influencer kembali menjadi perhatian setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap paket pengadaan KKP senilai Rp3,6 miliar.

Paket pengadaan tersebut tercatat dengan nama "Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna" dalam data pengadaan pemerintah tahun 2026.

Sorotan muncul setelah paket tersebut dikaitkan dengan konten kunjungan Raffi Ahmad bersama kelompok The Dudas-1 ke kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.

Konten promosi yang diunggah melalui media sosial KKP dan akun Instagram Raffi Ahmad, @raffinagita1717, memperlihatkan rombongan mengunjungi kawasan tersebut.

Dalam dokumentasi yang beredar, mereka terlihat meninjau aktivitas nelayan, hasil tangkapan laut, hingga berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

Besarnya nilai pengadaan tersebut kemudian memunculkan perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara untuk promosi melalui influencer.

Menanggapi perkembangan tersebut, KKP menyatakan masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. [DR]