Prabowo Jadi Kunci Pemakzulan Gibran? Ini Penjelasan Jimly Asshiddiqie

IDNVoice.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengingatkan masyarakat agar tidak terus larut dalam polemik politik yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta publik melihat persoalan kenegaraan secara lebih luas dengan menggunakan perspektif helicopter view.

Menurut Jimly, berbagai kontroversi yang berkembang saat ini perlu disikapi secara proporsional. Terlebih, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan besar yang membutuhkan perhatian dan energi bersama.

Ia secara khusus menyoroti polemik ijazah Gibran yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Jimly menilai, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memperdebatkan persoalan tersebut justru membuat masyarakat kehilangan fokus terhadap agenda yang lebih penting.

"Ini sekali lagi permainan bernegara ya, gak usah baper gitu loh. Lihat dengan helikopter view semua persoalan, oh ini tuh gitu jadi kecil," ujar Jimly dikutip Jumat, 6 November 2026.

Jimly juga menyinggung kekecewaan sebagian masyarakat terhadap Gibran setelah kontestasi politik sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa suka atau tidak suka terhadap sosok Wakil Presiden tidak mengubah kenyataan bahwa Gibran telah terpilih dan kini menduduki jabatan tersebut.

Menurutnya, masyarakat harus menerima realitas politik itu hingga masa jabatan Gibran berakhir pada 2029.

"Ada yang masih kecewa kepada Gibran, terus lah bagaimana, dia udah jadi wapres ya kan, terserah Anda setuju, tidak setuju dan apa, milih, tidak milih kan dia udah jadi wapres, dan jadi wapres sampai 2029," ucapnya.

Ia kembali mengingatkan agar masyarakat tidak terus-menerus menguras energi untuk memperdebatkan persoalan ijazah Gibran.

"Ada orang ngabisin waktunya ngurusin urusan ijazah misalnya gitu loh. Jadi ini ngabisin waktu," tambahnya.

Jimly menegaskan, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gibran seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi. Masyarakat yang tidak menginginkan Gibran kembali menjabat dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu mendatang.

"Nanti jangan dipilih lagi kalau nggak mau gitu," tukasnya.

Di sisi lain, Jimly tidak menampik bahwa pemberhentian Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir dimungkinkan secara konstitusional. Namun, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus melalui tahapan hukum dan politik.

Mekanisme pemberhentian melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, menurut Jimly, persoalan terbesar bukan sekadar mencari alasan atau dasar hukum, melainkan memastikan terpenuhinya persyaratan politik.

"Kalau mau diberhentiin sekarang, ya bisa, gampang sekali, cari alasan, cari pasal, gampang," jelasnya.

Meski demikian, ia menilai proses politik untuk memberhentikan Gibran sangat sulit dilakukan dengan konfigurasi kekuatan politik pemerintahan saat ini.

"Tapi proses politiknya, ya nggak mungkin," katanya.

Jimly menjelaskan, mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden membutuhkan dukungan politik yang besar di parlemen. Dalam konteks Gibran, komposisi koalisi pemerintahan yang mencapai sekitar 80 persen dinilai membuat upaya pemakzulan sulit terwujud.

"Tapi syaratnya 2 per 3 yang di DPR itu dengan koalisi 80 persen, kan nggak mungkin. Tidak mungkin," terangnya.

Jimly kemudian mengungkap satu kemungkinan yang menurutnya dapat mengubah peta politik pemberhentian Gibran, yakni apabila inisiatif tersebut justru datang dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sikap dan dukungan Presiden akan sangat menentukan dinamika politik jika wacana pemberhentian Wakil Presiden benar-benar muncul.

"Kalau misalnya inisiatifnya dari presiden sendiri, nah itu mungkin," tegas Jimly.

Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki alasan untuk memberhentikan wakil presidennya sendiri. Terlebih, Gibran merupakan sosok yang dipilih Prabowo sebagai pasangan dalam Pilpres 2024.

"Tapi apa mungkin presiden mau memberhentikan wakilnya sendiri, sedangkan dia sendiri yang minta. Supaya Gibran menjadi wakilnya dia," timpalnya.

Jimly juga mengingatkan bahwa pencalonan Gibran tidak terlepas dari dinamika politik saat itu, termasuk keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih presiden. Jadi tidak mungkin," pungkasnya. [DR]