Kilas Balik! Skandal Penyadapan SBY oleh Australia pada 2013, Begini Respons Prabowo Saat Itu

IDNVoice.com – Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia pernah memanas akibat skandal penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2013. Bukan hanya aktivitas pemerintahan yang dipantau, komunikasi telepon seluler SBY juga menjadi sasaran operasi intelijen Australia melalui Defence Signals Directorate (DSD).

Kasus ini terungkap pada November 2013 setelah ABC Australia dan Guardian Australia memublikasikan dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA). Dokumen tersebut mengungkap bahwa intelijen Australia memantau aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Operasi itu dilakukan dengan mengumpulkan catatan panggilan untuk mengetahui siapa saja yang menghubungi dan dihubungi oleh SBY.

Bahkan, intelijen Australia dilaporkan berupaya menyadap isi percakapan telepon SBY. Namun, upaya tersebut disebut gagal karena panggilan berlangsung kurang dari satu menit.

Pengawasan itu ternyata tidak hanya menyasar SBY. Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan lainnya juga masuk dalam daftar target penyadapan.

Terbongkarnya operasi intelijen tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Canberra. Pemerintah Indonesia menuntut penjelasan resmi dari Australia atas tindakan yang dinilai mencederai hubungan kemitraan strategis kedua negara.

Pada 18 November 2013, Presiden SBY menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menarik Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. SBY juga meminta pemerintah Australia memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyadapan tersebut.

Hubungan kedua negara mulai mencair pada Mei 2014. Australia menunjukkan komitmen untuk membahas kode etik hubungan bilateral, sementara SBY memerintahkan Duta Besar RI kembali menjalankan tugasnya di Canberra.

Lalu, bagaimana respons Prabowo Subianto terhadap skandal penyadapan tersebut?

Saat itu, Prabowo yang kini menjabat sebagai Presiden RI juga memberikan komentar melalui akun Twitter (sekarang X) resminya. Ia menyoroti pentingnya kemampuan suatu negara melindungi informasi dan menutup celah yang memungkinkan pihak asing melakukan penyadapan.

"Mengenai penyadapan, sikap saya: Jika harta kita dicuri, jika informasi kita dicuri, apakah itu salah pencuri atau salah kita sendiri?" tulis Prabowo pada Minggu, 24 November 2013.

"Jika kita tidak mau harta kita, informasi kita dicuri oleh orang lain, tentu kita harus bertindak cerdas dan menutup semua celah," lanjutnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Prabowo bahwa perlindungan informasi merupakan hal penting bagi sebuah negara. Selain mengecam tindakan pencurian informasi, sebuah negara juga harus memperkuat sistem keamanan agar tidak mudah ditembus oleh aktivitas intelijen pihak asing. [DR]