Sosok TK Muncul dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Diduga Diperintahkan Ahrie Sonta Melakukan Surveillance

IDNVoice.com – Penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri mulai mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas pengawasan di luar prosedur resmi. Selain nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta Nasution, penyidik kini menemukan sosok berinisial TK yang diduga diperintahkan melakukan surveillance atau pengawasan.

Nama TK mencuat setelah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Meski demikian, Suyudi belum mengungkap identitas TK maupun pihak yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.

Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap dugaan peran penting Ahrie Sonta saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ahrie diduga menerima instruksi dari Jenderal LSP atau Listyo Sigit Prabowo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi pada Kamis, 12 November 2026.

Kapolri juga mengungkap dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan aktivitas penyadapan. Instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp, sebelum diteruskan kepada sejumlah personel.

Nomor telepon yang menjadi target kemudian dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ujar Suyudi.

Tak hanya dugaan penyadapan tanpa prosedur, Ahrie juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas tersebut. Pada Oktober 2026, dia disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.

Selain itu, penghapusan data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PenlinkX/PLX juga diduga dilakukan atas perintah Ahrie.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," ungkap Suyudi.

Dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber. Sementara itu, identitas pelapor hingga kini masih dirahasiakan.

Dalam perkembangan penyidikan, Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026. Sehari kemudian, dia menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. [DR]