120 Anggota dari 8 Fraksi Teken HMP Gibran, PAN Hanya Satu Orang

IDNVoice.com – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani anggota DPR dari delapan fraksi dan dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Penerimaan usulan berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan menyebut berdasarkan laporan perwakilan pengusul, terdapat 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada," kata Saan pada Rabu, 11 November 2026.

Ia menegaskan pimpinan DPR menghormati hak anggota dewan dan akan memproses usulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," jelasnya.

Dalam perkembangan usulan tersebut, rincian jumlah penandatangan dari masing-masing fraksi menjadi sorotan. Berdasarkan data yang dibacakan Saan, Fraksi PKS tercatat paling banyak dengan 28 anggota. Berikut rincian yang disampaikan:

1. PDIP: 14 orang
2. Golkar: 11 orang
3. Gerindra: 11 orang
4. NasDem: 19 orang
5. PKB: 18 orang
6. PKS: 28 orang
7. PAN: 1 orang
8. Demokrat: 18 orang

Usulan HMP ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik terkait jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Meski demikian, penerimaan usulan oleh pimpinan DPR belum berarti keputusan pemakzulan telah diambil. [DR]