Menkeu Pastikan Anggaran KDKMP 2026 Tersedia, Pembayaran Gerai Dilakukan Bertahap

IDNVoice.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memastikan anggaran pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah tersedia dalam APBN 2026. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran tersebut sejak awal penyusunan APBN 2026.

Meski demikian, pencairan dana pembangunan gerai koperasi tidak dilakukan sekaligus. Pembayaran akan diproses secara bertahap dengan mempertimbangkan penyelesaian pembangunan fisik, hasil verifikasi dan validasi, serta kelengkapan administrasi setiap gerai.

Suahasil menjelaskan, Kementerian Keuangan saat ini masih menunggu penyelesaian pembangunan gerai beserta proses pemeriksaan sebelum melakukan pembayaran.

“Anggaran pembangunan KDMP yang telah tersedia sejak awal APBN 2026 akan kita pastikan pembayarannya sesuai dengan tata kelola setelah proses pembangunan, proses verifikasi, proses validasi yang sekarang sedang dilakukan itu tuntas,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 November 2026.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebanyak 30.132 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Sementara itu, terdapat 11.185 gerai yang masih dalam proses verifikasi dan validasi, serta 5.863 gerai yang telah memiliki berita acara verifikasi dan validasi.

Suahasil menegaskan, pemerintah siap memproses pembayaran sesuai dengan tagihan yang diajukan setelah seluruh tahapan pembangunan dan pemeriksaan dinyatakan selesai.

“Kementerian Keuangan siap melakukan proses pembayaran secara bertahap sesuai dengan tagihan yang dimasukkan ke Kementerian Keuangan, sesuai dengan gerai yang telah selesai dibangun, selesai verifikasi, selesai validasi, dan juga sudah ditagihkan kepada Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Ia kembali memastikan bahwa persoalan pembayaran bukan disebabkan ketiadaan anggaran. Pemerintah telah menyiapkan dana yang nantinya dikeluarkan sesuai dengan progres pekerjaan dan persyaratan administrasi masing-masing gerai.

“Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan sebagai pembayaran,” kata dia.

Lebih lanjut, Suahasil mengungkapkan bahwa dana pembayaran pembangunan KDKMP saat ini telah ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung proses pembayaran.

“Saat ini bank pembayarannya, uangnya kita taruh di Bank Himbara, karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN,” tuturnya.

Selain menyiapkan anggaran pembangunan, pemerintah juga mulai memperluas fungsi KDKMP sebagai saluran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi.

KDKMP tersebut mulai diarahkan untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, pupuk subsidi, hingga Minyakita.

Peran tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 yang memberikan mandat kepada koperasi untuk mendistribusikan barang bersubsidi sekaligus menyerap hasil produksi masyarakat desa.

“Perpres 82/2026 itu memberikan peran kepada koperasi untuk menyalurkan barang bersubsidi dan/atau membeli hasil produksi desa,” ujarnya. [DR]