DPR Desak Prabowo Buka Data Perusahaan Diduga Terkait Karhutla, 52 Perusahaan Disorot

IDNVoice.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas (hotspot) penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Sumatra dan Kalimantan.

Alex menilai keterbukaan data diperlukan agar publik mengetahui perusahaan yang terindikasi terkait karhutla, sekaligus memastikan pemerintah mengambil langkah klarifikasi dan penegakan hukum secara jelas.

Menurutnya, sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) yang bergerak di bidang lingkungan telah mengungkapkan data berdasarkan hasil investigasi maupun kajian mereka. Karena itu, ia meminta pemerintah turut memublikasikan data berdasarkan pendataan resmi pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," kata Alex melalui keterangan resminya pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, informasi mengenai perusahaan yang diduga terkait karhutla tidak semestinya dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan tanpa penjelasan resmi dari pemerintah.

Ia juga menyoroti dampak kabut asap akibat karhutla yang tidak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi berpotensi meluas hingga negara-negara tetangga. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memicu sorotan publik di kawasan regional.

"Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan `meme jerebu` terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya," ucap Alex.

Alex berharap Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan membuka data perusahaan yang teridentifikasi berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus mendorong penanganan karhutla yang transparan dan akuntabel. [DR]