BGN Akui Keracunan MBG di Sidoarjo akibat Kelalaian SPPG

IDNVoice.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 512 siswa Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi akibat kelalaian petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya persoalan serius dalam penentuan waktu konsumsi hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Menurut Sudaryono, makanan telah selesai dimasak sekitar pukul 05.00 WIB. Dengan kondisi tersebut, makanan seharusnya dikonsumsi paling lambat pukul 09.00 WIB. Namun, label pada ompreng justru mencantumkan waktu pukul 08.00 WIB sehingga batas konsumsi tertulis menjadi pukul 10.00 WIB.

"Kenyataan di lapangan, ompreng yang harusnya dikirim sebelum jam 10.00, dikirim ke sekolah sekitar jam 11.30 atau 11.40, baru dimakan di atas jam 12.00 oleh para siswa, sehingga keracunan massal terjadi di sekolah. Anda ini berarti kan kelalaian yang disengaja, Ini namanya kelalaian yang disengaja, bukan hanya dicopot atau dipecat (kepala SPPG-nya), kalau diidentifikasi ada kelalaian dan unsur pidana, mohon maaf kami tidak bisa bantu," katanya pada Kamis, 3 September 2026.

Persoalan lain ditemukan pada pelabelan makanan. Sudaryono menyebut kepala SPPG dan ahli gizi tidak memasang label pada seluruh ompreng, melainkan hanya pada satu ompreng. Informasi yang tercantum juga tidak sesuai dengan waktu makanan selesai diproduksi.

"Mulai hari ini saya wajibkan setiap ompreng harus ada labelnya, saya tidak mau tahu, setiap ompreng harus ada labelnya. Dan labelnya harus diisi dengan jam yang sesuai," ujar dia.

Sudaryono juga menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian tersebut yang menyebabkan gangguan kesehatan terhadap penerima manfaat di Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

BGN, kata dia, saat ini masih melakukan pendataan dan pemantauan terhadap para korban, termasuk mereka yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah juga memastikan korban memperoleh penanganan kesehatan secara optimal.

"Sampai saat ini kita rekap, terus monitor berapa yang dirawat dan berapa yang sudah kembali, dan kami sisir penerima manfaat yang tidak ke puskesmas," ucap Sudaryono. [DR]