IDNVoice.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efisien.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir.
"Sekarang untuk memastikan program itu menjadi efisien Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi. Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus skenarionya ke depan untuk MBG," kata Menteri Purbaya pada Kamis, 3 September 2026.
Menurut Purbaya, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pelaksanaan MBG, khususnya dari sisi efisiensi anggaran.
Ia mengungkapkan anggaran MBG yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp300 triliun per tahun kini telah mengalami penurunan. Anggaran tersebut sempat berada di kisaran Rp260 triliun, kemudian kembali turun menjadi sekitar Rp240 triliun.
Purbaya menegaskan efisiensi masih akan terus dilakukan agar pelaksanaan program dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih terkendali.
Ke depan, pemerintah menargetkan anggaran MBG dapat ditekan hingga berada di bawah Rp200 triliun per tahun.
"Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun," ujarnya.
Purbaya menyebut target efisiensi tersebut telah dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Koordinasi antara Kemenkeu dan BGN diharapkan dapat menghasilkan skema pelaksanaan MBG yang lebih efektif tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
Dengan keterlibatan pegawai Kemenkeu dalam pengawasan SPPG di berbagai daerah, pemerintah berharap pengelolaan program dapat semakin transparan dan efisien. Evaluasi secara berkala juga akan menjadi bagian dari upaya memperbaiki skenario pelaksanaan MBG ke depan. [DR]