BPH Migas Evaluasi Distribusi BBM Subsidi di Kepulauan Sultra, Jarak SPBU Capai 40 Kilometer

IDNVoice.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara (Sultra). Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat, terutama nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi, tetap terpenuhi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan evaluasi dilakukan bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM serta lima kepala daerah, yakni Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun Labuta, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.

"Koordinasi ini sama-sama melakukan evaluasi atas penyaluran distribusi BBM yang tersebar di wilayah kepulauan di sisi selatan dari Sulawesi Tenggara," kata Wahyudi di Baubau pada Kamis malam, 3 September 2026.

Koordinasi yang difasilitasi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi itu berlangsung di Fuel Terminal Baubau. Pertemuan tersebut membahas kondisi aktual distribusi BBM sekaligus kebutuhan penyesuaian penyaluran di sejumlah daerah kepulauan.

Wahyudi menjelaskan wilayah kepulauan memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan daerah lainnya. Sektor perikanan, pertanian, dan UMKM menjadi penggerak utama perekonomian sehingga ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang aktivitas masyarakat.

Menurut dia, sinergi pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga diperlukan agar penyaluran BBM subsidi tidak mengalami hambatan maupun gangguan distribusi.

Masyarakat, kata Wahyudi, dapat memanfaatkan BBM subsidi untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung kegiatan ekonomi daerah yang bergantung pada ketersediaan energi.

Namun, kebutuhan BBM subsidi di Sultra mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya disparitas harga.

Wahyudi menyebut masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax series dan Dex series kini banyak beralih menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

Perubahan pola konsumsi tersebut terjadi karena masyarakat meminta pelayanan menggunakan BBM yang mendapat kompensasi dari negara. Kondisi itu kemudian mendorong pemerintah melakukan konsolidasi dengan para bupati dan wali kota agar kebutuhan BBM dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan.

"Perubahan tersebut terjadi karena masyarakat meminta pelayanan menggunakan BBM subsidi yang dikompensasi negara, sehingga pemerintah melakukan konsolidasi bersama bupati dan wali kota untuk memastikan kebutuhan sesuai kondisi lapangan," ujar Wahyudi.

Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah kuota. Pemerintah juga menghitung kebutuhan BBM berdasarkan kelompok konsumen, mulai sektor pertanian, perikanan, UMKM, layanan umum hingga transportasi darat.

BPH Migas selanjutnya akan mengevaluasi kondisi penyalur atau SPBU yang tersedia sekaligus mengkaji kemungkinan peningkatan alokasi BBM subsidi dan kompensasi negara.

Wahyudi mengatakan pihaknya bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman dan pemerintah daerah akan menyiapkan kemungkinan penambahan penyalur atau SPBU baru di wilayah yang membutuhkan akses lebih dekat.

Persoalan akses menjadi salah satu tantangan utama distribusi BBM di kawasan kepulauan. Wahyudi menyebut jarak masyarakat menuju SPBU atau penyalur yang tersedia saat ini dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 kilometer.

Selain persoalan jarak, distribusi BBM juga menghadapi tantangan cuaca dan gelombang laut. Fuel Terminal Baubau menjadi salah satu hub utama penyaluran BBM ke berbagai wilayah Sulawesi di luar klaster Makassar.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah berupaya memastikan stok BBM yang tersedia dapat sampai kepada masyarakat tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga sesuai ketentuan.

"Oleh karena itu, kami hari ini melakukan diskusi dengan para kepala daerah untuk mempelajari fenomena-fenomena apa, hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam proses pendistribusiannya," katanya.

Menurut Laode, masukan dari lima kepala daerah tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan distribusi BBM bersama BPH Migas dan Pertamina ke depan.

Sementara itu, Bupati Muna Bachrun Labuta mengatakan karakteristik wilayah kepulauan membuat kebutuhan BBM masyarakat berbeda. Sektor pertanian dan perikanan, khususnya nelayan, membutuhkan BBM untuk mengoperasikan traktor maupun berbagai peralatan produksi.

Ia berharap hasil evaluasi pemerintah dapat menghasilkan solusi konkret, terutama terkait penambahan kuota BBM subsidi dan pembangunan SPBU baru.

"Kurang lebih sama kami di lima daerah ini (Kabupaten Muna, Muna Barat, Wakatobi, Buton Selatan, dan Kota Baubau) mungkin perlu tambahan kuota, perlu tambahan SPBU, dan sebagainya," kata Bachrun.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki rantai distribusi BBM subsidi di kawasan kepulauan Sultra, sehingga persoalan jarak, kondisi geografis, cuaca, hingga peningkatan permintaan dapat diantisipasi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. [DR]