MBG Dinilai Bisa Bentuk Selera Pangan Masyarakat dan Perkuat Kemandirian Pangan

IDNVoice.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi membentuk preferensi konsumsi pangan dalam jangka panjang.

Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengatakan, penguatan kemandirian pangan Indonesia tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi dan menekan biaya. Pemerintah juga perlu memperhatikan jenis pangan yang menjadi pilihan masyarakat.

"Makanya kita perlu membuat masyarakat kita jatuh cinta sama pangan kita sendiri," kata Dirgayuza dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul pada IdeaFest 2026 di Jakarta pada Jumat, 4 September 2026.

Menurut Dirgayuza, MBG memiliki dua fungsi sekaligus. Dalam jangka pendek, program tersebut dapat menjadi mekanisme penyerapan hasil produksi petani dan nelayan di berbagai daerah. Sementara dalam jangka panjang, MBG dapat membantu membentuk preferensi masyarakat terhadap pangan yang mampu diproduksi di dalam negeri.

"MBG itu adalah mekanisme tidak hanya untuk membantu in the short term offtaker para petani nelayan kita di setiap daerah, tapi juga cara kita nanti untuk bisa membuat atau menentukan customer preference in the long run agar masyarakat kita mem-prefer makan makanan yang memang kita bisa produksi dalam negeri," ujarnya.

Permintaan Ikut Menentukan Produksi

Dirgayuza menjelaskan, pilihan konsumen memiliki hubungan erat dengan produksi pangan. Ketika masyarakat memiliki permintaan tinggi terhadap komoditas tertentu, kondisi tersebut pada akhirnya turut menentukan jenis pangan yang perlu disediakan dan dikembangkan.

Karena itu, menurut dia, upaya membangun kemandirian pangan harus mempertemukan sisi produksi dan konsumsi. Masyarakat perlu diperkenalkan secara lebih luas dengan pangan yang tersedia dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat komoditas tertentu yang sulit diproduksi secara kompetitif di Indonesia karena perbedaan kondisi sumber daya maupun karakter produksinya.

Ia menilai preferensi konsumsi masyarakat dapat berubah seiring meningkatnya ketersediaan serta pengenalan terhadap suatu produk pangan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas produksi perlu berjalan beriringan dengan upaya membangun selera konsumen.

"Nah kita perlu melihat bagaimana kita memilih sebagai konsumen, karena apa yang kita pilih itu akhirnya menentukan," ujar dia lagi.

Produk Dalam Negeri Jadi Prioritas MBG

Dari sisi pasokan, pemerintah telah mengatur agar pelaksanaan MBG turut mendorong penggunaan pangan produksi dalam negeri.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mengatur bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

Aturan tersebut juga menekankan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta badan usaha milik desa.

Dengan kebijakan tersebut, MBG berpotensi tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga membangun rantai permintaan pangan domestik dari tingkat masyarakat hingga produsen.

Jika preferensi konsumsi masyarakat semakin mengarah pada pangan lokal, maka permintaan yang terbentuk dapat menjadi pasar berkelanjutan bagi petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan di berbagai daerah. [DR]