BPOM Siapkan 41.150 Sampel untuk Perketat Pengawasan Keamanan Pangan MBG

Jum'at, 18 September 2026 13:36 WIB
Ilustrasi: Sajian menu MBG di UPTD SDN Mampang 1, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. (IDNVoice/Istimewa)
Ilustrasi: Sajian menu MBG di UPTD SDN Mampang 1, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. (IDNVoice/Istimewa)

IDNVoice.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveilans keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah sampel tersebut telah dihitung dengan mempertimbangkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini mencapai sekitar 27 ribu unit.

Menurutnya, pengambilan sampel menjadi bagian dari langkah pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap potensi kerawanan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.

"Kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, dari total jumlah SPPG, kita tahu jumlahnya ada 27 ribu. Tentu dari situ kami sudah menghitung dengan menggunakan rumus Yamane," ucap Taruna kepada wartawan seusai rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 17 September 2026.

Antisipasi Keracunan Makanan

Taruna menjelaskan surveilans keamanan pangan juga diperlukan untuk mempercepat proses penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB), termasuk dugaan keracunan makanan.

Dengan sistem pengawasan dan pengambilan sampel tersebut, BPOM berharap potensi masalah keamanan pangan dapat diketahui lebih cepat sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan.

"Sehingga kita bisa telusuri, pertama harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa yaitu keracunan makanan bagi anak kita. Yang kedua kalau terjadi kita bisa cepat menelusuri untuk terjadinya mitigasi supaya tidak terjadi lagi," katanya.

Pengawasan keamanan pangan dalam program MBG, kata Taruna, dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Ketentuan mengenai pengawasan tersebut tercantum dalam Pasal 24 Ayat 2 hingga Ayat 7.

"Pengawalannya kita berbagi tugas, kita menjalankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Pengawasan dilakukan mulai dari keamanan bahan baku, edukasi, pengelolaan makanan, distribusi, penyajian, hingga langkah mitigasi apabila ditemukan persoalan keamanan pangan.

BGN dan BPOM Perkuat Koordinasi

Langkah pengawasan tersebut sejalan dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Sudaryono menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan anggaran pengawasan keamanan pangan melalui koordinasi bersama BPOM.

Pembahasan mengenai porsi anggaran BPOM yang berada di kisaran Rp500 miliar akan dilakukan bersama. Pengalokasian tersebut tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPOM di luar pengawasan program MBG.

Sudaryono menegaskan bahwa pengawasan MBG akan lebih mengedepankan langkah preventif. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kolaborasi dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah, serta peningkatan literasi gizi di lingkungan sekolah.

Dengan penguatan surveilans, pengambilan sampel, dan koordinasi lintas lembaga, pengawasan keamanan pangan MBG diarahkan tidak hanya untuk menemukan masalah setelah terjadi, tetapi juga mencegah potensi kejadian keamanan pangan sejak awal. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid