BGN Siapkan Marketplace MBG, Pengadaan Bahan Baku Bakal Dipantau Digital

IDNVoice.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform digital tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace tersebut dirancang untuk memperbaiki tata kelola pengadaan bahan pangan MBG sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Sistem pengadaan itu nantinya mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan untuk mengelola belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Melalui platform tersebut, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG.

"Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya," ujar Sudaryono dalam keterangannya melalui akun Instagram resminya pada Senin, 14 September 2026.

Enam Komoditas Jadi Prioritas

Sudaryono menjelaskan, pada tahap awal marketplace MBG akan mencakup enam komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Enam komoditas tersebut yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

BGN juga menyiapkan konsep verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk ke dalam platform telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dengan mekanisme tersebut, transaksi bahan baku MBG nantinya hanya dapat dilakukan dengan pemasok yang telah melalui proses verifikasi.

"Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi, jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu," kata Sudaryono.

Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan membuat rantai pengadaan bahan baku MBG lebih mudah ditelusuri. Selain itu, sistem tersebut dapat mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan.

Bahan Baku Diutamakan dari Daerah Sendiri

Selain menata pemasok, BGN juga tengah merancang kebijakan agar bahan baku MBG sedapat mungkin diperoleh dari wilayah tempat dapur SPPG beroperasi.

Dengan kebijakan tersebut, dapur MBG akan diarahkan menyerap produk pangan dari daerahnya sendiri sebelum mencari pasokan dari wilayah lain.

Sudaryono memberikan contoh dapur MBG di Mojokerto. Menurut dia, apabila telur tersedia di wilayah tersebut, kebutuhan telur seharusnya dipenuhi dari pemasok lokal.

Pembelian dari luar daerah baru diperbolehkan apabila kebutuhan bahan baku tidak dapat dipenuhi oleh pemasok di wilayah setempat.

"Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang," kata Sudaryono.

Kebijakan marketplace dan prioritas pemasok lokal tersebut diharapkan tidak hanya membuat pengadaan bahan baku MBG lebih transparan dan terukur, tetapi juga memperkuat keterlibatan pelaku usaha serta perputaran ekonomi di daerah. [DR]