Pengamat Usul MBG Dimoratorium, Dorong Pilot Project 3-6 Bulan Sebelum Diterapkan Penuh

IDNVoice.com – Komunikolog Emrus Sihombing mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penundaan atau moratorium sementara terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertentu. Langkah itu dinilai penting untuk menguji sistem penyediaan makanan yang lebih aman sebelum program kembali diterapkan secara penuh.

Emrus mengusulkan masa moratorium berlangsung selama tiga hingga enam bulan dan dilanjutkan dengan proyek percontohan atau pilot project di wilayah yang ditentukan.

"Tiga bulan atau enam bulan, lalu dilakukan pilot project," kata Emrus dalam keterangannya pada Jumat, 11 September 2026.

Menurut dia, proyek percontohan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memetakan kebutuhan setiap daerah secara lebih spesifik. Pemetaan itu mencakup persoalan penyimpanan makanan, kapasitas lemari pendingin, kebutuhan gizi anak, hingga sumber bahan pangan.

Setelah model yang diterapkan dinilai aman dan efektif, sistem tersebut dapat diperluas ke wilayah lainnya. Emrus menilai pendekatan tersebut lebih tepat karena karakteristik setiap daerah berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan.

"Penyajian makanan di kantong kemiskinan kota berbeda dengan daerah perbatasan. Modelnya berbeda, jangan digeneralisasi," ujarnya.

Tak Harus Terpusat di SPPG

Emrus juga menawarkan perubahan pola pengolahan dan penyediaan makanan MBG. Menurut dia, pemerintah dapat melibatkan kantin sekolah, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga warung makan lokal yang memenuhi standar.

Dengan demikian, penyediaan makanan bergizi tidak harus sepenuhnya berpusat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kenapa tidak diberikan ke kantin sekolah dan ibu PKK, warung nasi setempat? Jadi ada pemberdayaan ekonomi setempat. Ibu PKK itu representasi ibu kita, masak dengan hati seperti anaknya yang makan," ucapnya.

Selain itu, Emrus mengusulkan alternatif berupa bantuan tunai untuk kebutuhan makanan bergizi. Menurut dia, skema tersebut berpotensi mengurangi risiko keracunan sekaligus mempersempit celah penyimpangan dalam rantai pengadaan makanan.

Ia menilai gagasan tersebut tetap sejalan dengan tujuan awal Presiden Prabowo Subianto menjalankan MBG, yakni memastikan masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan, memperoleh asupan gizi yang baik.

Soroti Peran Kepala BGN

Emrus memahami bahwa Presiden tidak mungkin menangani seluruh persoalan teknis pelaksanaan MBG hingga tingkat operasional. Karena itu, tanggung jawab teknis berada pada BGN beserta jajaran di bawahnya.

"Pak Prabowo tidak mungkin sampai detail sebagai pemimpin. Dia pemimpin yang general. Persoalan operasional ada di kepala BGN dan tentu dengan jajaran ke bawah," kata dia.

Emrus juga menilai kinerja Kepala BGN Sudaryono mulai menunjukkan langkah serius dalam membenahi pelaksanaan Program MBG.

Namun, menurut dia, pembenahan tersebut perlu diikuti dengan terobosan yang lebih mendasar. Kebijakan zero tolerance yang ditegaskan Sudaryono, kata Emrus, harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan MBG di lapangan.

Usulan moratorium dan pilot project tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan program strategis pemerintah itu tidak hanya mampu menjangkau penerima manfaat, tetapi juga memiliki sistem penyediaan makanan yang aman, sesuai kebutuhan lokal, serta mampu memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah. [DR]