IDNVoice.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti mendorong reforma agraria tidak berhenti pada redistribusi tanah dan pemberian kepastian hak atas tanah. Menurutnya, reforma agraria harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Azis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu memberikan perhatian besar terhadap kondisi masyarakat setelah proses penataan dan redistribusi tanah dilakukan.
"Reforma agraria harus menjadi jalan agar rakyat bukan hanya memiliki tanah, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, organisasi ekonomi, pasar dan masa depan dari tanah tersebut," katanya pada Kamis, 10 September 2026.
Menurut Azis, penerima manfaat reforma agraria perlu mendapatkan dukungan yang lebih luas, mulai dari akses permodalan, kelembagaan koperasi, kepastian pasar hingga hilirisasi hasil produksi.
Integrasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilik tanah, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi mereka dalam struktur perekonomian.
"Tanah saja tidak cukup. Orang miskin yang memperoleh tanah tanpa modal, teknologi, organisasi, dan pasar dapat berubah menjadi pemilik aset yang tetap miskin," ujarnya.
Azis menilai penguatan ekonomi pascareforma agraria harus dirancang sejak awal agar tanah yang telah dibagikan benar-benar menjadi basis kegiatan produktif masyarakat.
Azis kemudian menyoroti potensi program MBG yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Kebutuhan tersebut mencakup beras, telur, sayuran, ikan, buah, susu hingga daging.
Menurut dia, apabila sebagian kebutuhan MBG dipasok oleh petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM di daerah, belanja program pemerintah tersebut sekaligus dapat menciptakan pasar bagi produsen lokal.
"MBG dapat menjadi jangkar pasar bagi ekonomi lokal. Anak-anak memperoleh makanan bergizi, sementara petani, peternak dan nelayan di sekitarnya mendapatkan kepastian permintaan," ucap Azis.
Dengan skema tersebut, program pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya berorientasi pada konsumsi, tetapi juga dapat menjadi penggerak produksi dan ekonomi di tingkat daerah.
Azis mengatakan KDKMP dapat mengambil peran strategis dalam menghimpun produksi masyarakat sekaligus menyediakan sarana produksi, pergudangan dan logistik.
Koperasi tersebut juga dapat menjadi penghubung antara produsen kecil dengan pasar yang lebih besar sehingga hasil produksi masyarakat memiliki akses pemasaran yang lebih pasti.
Menurutnya, tahapan berikutnya adalah memastikan proses hilirisasi memberikan manfaat nyata kepada produsen.
Ia mengingatkan hilirisasi jangan hanya memindahkan pabrik ke dekat sentra produksi, sementara petani tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dengan daya tawar rendah.
"Produsen harus memperoleh bagian dari nilai tambah," katanya.
Karena itu, Azis mengusulkan agar wilayah prioritas reforma agraria tidak hanya memiliki peta pembagian tanah. Wilayah tersebut juga perlu dilengkapi rencana ekonomi yang mencakup komoditas unggulan, pembiayaan, kelembagaan koperasi, pembeli, pergudangan hingga industri pengolahan.
Pendekatan tersebut, kata dia, sejalan dengan upaya pemerintah membangun perekonomian dari desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dengan demikian, reforma agraria diharapkan tidak sekadar menghasilkan kepemilikan aset, tetapi mampu membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan tanah, produksi, koperasi, pasar, hilirisasi hingga program pemerintah seperti MBG. [DR]