BGN Keluarkan 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Mayoritas Sekolah Swasta Internasional

IDNVoice.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil pemutakhiran tersebut membuat 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebagian besar satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang telah memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai sudah mampu membiayai kebutuhan operasionalnya secara mandiri.

"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS," kata Sudaryono dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, 10 September 2026.

Data 580 Ribu Satuan Pendidikan Dimutakhirkan

Pemutakhiran data dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang lebih menyeluruh sebagai dasar penentuan sasaran penerima MBG.

Pendataan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG.

Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum memperoleh program tersebut dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan MBG.

"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," papar Sudaryono.

Banyak Sekolah Ajukan Permohonan MBG

Sudaryono mengatakan BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG.

Namun, setiap permohonan tidak serta-merta langsung mendapat layanan. BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan terlebih dahulu sebelum menentukan pemberian layanan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Menurut Sudaryono, pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam memastikan perluasan MBG berjalan secara terukur dan tepat sasaran.

Dengan pembaruan tersebut, pemerintah tidak hanya menghitung jumlah satuan pendidikan yang harus mendapatkan MBG, tetapi juga mempertimbangkan skala prioritas serta kondisi masing-masing wilayah.

Langkah itu diharapkan membuat perluasan program MBG berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan bantuan pangan bergizi diberikan kepada kelompok yang memang menjadi sasaran program pemerintah. [DR]