Permit BGN Minta Pemerintah Beri Kepastian 13 Ribu Calon Mitra SPPG di Tengah Evaluasi MBG

IDNVoice.com - Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (Permit BGN) meminta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah berinvestasi dan mempersiapkan fasilitas untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Permit BGN Sterren Silas Samberi mengatakan, para calon mitra yang telah menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini bergerak berdasarkan mekanisme dan kebijakan resmi pemerintah.

"Mereka bergerak bukan karena spekulasi bisnis semata, melainkan karena percaya bahwa ini adalah program negara dan mereka dipanggil untuk menjadi bagian dari keberhasilan MBG," ujar Sterren dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 5 September 2026.

Menurut Sterren, sebagian calon mitra bahkan telah mengeluarkan investasi besar untuk memenuhi berbagai persyaratan fasilitas setelah memperoleh persetujuan melalui sistem yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Karena itu, ia menilai evaluasi maupun penyesuaian kebijakan terhadap program berskala nasional seperti MBG merupakan hal yang wajar dan penting. Namun, perubahan kebijakan harus tetap mempertimbangkan nasib masyarakat yang telah mengikuti mekanisme pemerintah dan mengeluarkan modal untuk mempersiapkan fasilitas.

13 Ribu Calon Mitra Minta Kepastian

Sterren mengatakan perubahan kebijakan, termasuk moratorium atau penghentian sementara operasional dalam kondisi tertentu, perlu disertai mekanisme yang memberikan kejelasan kepada calon mitra yang telah melakukan investasi.

Berdasarkan data yang dihimpun Permit BGN, persoalan tersebut menyangkut sekitar 13 ribu calon mitra atau dapur persiapan yang saat ini membutuhkan kepastian mengenai kelanjutan proses mereka.

"Kami memahami pemerintah harus melakukan evaluasi untuk memastikan MBG berjalan dengan baik, tetapi, evaluasi kebijakan jangan sampai membuat masyarakat yang telah mengikuti mekanisme pemerintah kehilangan kepastian," katanya.

Menurut dia, kepastian tersebut diperlukan agar calon mitra dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah, termasuk status fasilitas yang telah mereka persiapkan dan investasi yang sudah dikeluarkan.

Sterren menilai keberhasilan MBG tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat. Keberlanjutan program juga sangat bergantung pada ekosistem kemitraan yang menopang operasional di lapangan.

Dorong Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Permit BGN berharap pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan evaluasi program dengan perlindungan yang wajar bagi masyarakat dan pelaku yang telah terlibat melalui mekanisme resmi.

"Keberlanjutan MBG perlu didukung tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan investasi yang wajar, serta kepentingan masyarakat dan penerima manfaat," tuturnya.

Ia menegaskan, evaluasi program seharusnya tidak menghilangkan kepastian bagi calon mitra yang sejak awal telah mempersiapkan diri untuk mendukung program pemerintah.

Dengan adanya kejelasan mengenai arah kebijakan, calon mitra dapat menyesuaikan langkah mereka sekaligus membantu pemerintah membangun ekosistem MBG yang lebih tertata dan berkelanjutan. [DR]