Zulhas Beri Waktu Dua Bulan untuk Tertibkan SPPG MBG: Yang Lalai, Ganti

Minggu, 06 September 2026 12:42 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat usai kegiatan Lampung Financial Festival (Finfest) 2026 di Bandar Lampung pada Sabtu, 5 September 2026. (IDNVoice/Antara Foto)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat usai kegiatan Lampung Financial Festival (Finfest) 2026 di Bandar Lampung pada Sabtu, 5 September 2026. (IDNVoice/Antara Foto)

IDNVoice.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlambat mengirimkan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas menilai ketepatan waktu distribusi makanan menjadi salah satu hal krusial yang harus dibenahi untuk mencegah kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi.

Saat ditemui wartawan seusai menghadiri kegiatan Lampung Financial Festival (Finfest) 2026 di Bandar Lampung, Sabtu, Zulhas mengatakan keterlambatan pengiriman makanan dapat menyebabkan makanan tidak lagi berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

"Dapur bagus, semua bagus. Tapi budaya. Misalnya, masak harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11. Itu menimbulkan keracunan," kata Zulhas pada Sabtu, 5 September 2026.

Menurut dia, kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG merupakan kesalahan manusia (human error), baik akibat kelalaian maupun tindakan yang disengaja.

Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem distribusi SPPG secara menyeluruh dalam dua bulan ke depan. Zulhas memastikan tidak akan ada toleransi terhadap SPPG maupun petugas yang terbukti lalai menjalankan prosedur.

Bahkan, sanksi tegas dapat diberikan hingga pencopotan atau pemecatan karyawan SPPG yang dinilai bertanggung jawab.

"Ini kan menyangkut banyak kebiasaan kita, karena ini menyangkut 60 juta orang. Ini yang kami lagi tertibkan. Kasih waktu dua bulan, kami akan menyelesaikan ini. Dan saya sudah minta tidak boleh ada toleransi. Yang lalai, ganti. SPPG siapa saja yang terlibat, ganti. Kita tidak boleh mempertaruhkan anak kita walaupun satu orang keracunan," tuturnya.

748 Santri Terdampak di Sidoarjo

Penertiban tersebut dilakukan di tengah masih berlangsungnya penanganan kasus dugaan keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Berdasarkan data terakhir Badan Gizi Nasional (BGN), kondisi seluruh korban telah membaik. Dari total 748 santri yang terdampak, tersisa 22 orang yang masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit setempat.

Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal TNI Trenggono mengatakan sebagian besar santri telah kembali ke pondok setelah mendapatkan perawatan medis.

BGN juga telah mengambil langkah terhadap SPPG yang menangani distribusi makanan dalam kasus tersebut. Pada Rabu (2/9), BGN menangguhkan operasional SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.

Trenggono menjelaskan, penangguhan dilakukan untuk memberikan ruang bagi proses investigasi dan evaluasi terhadap dugaan kelalaian serta ketidakpatuhan petugas dapur dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP).

Selain menghentikan sementara operasional SPPG, BGN juga mencopot kepala dapur SPPG Kali Tengah. Pemeriksaan terhadap penerapan SOP akan dilakukan untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut.

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan distribusi MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan. Pemerintah juga menegaskan bahwa kelancaran pengiriman tidak boleh mengorbankan keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid