Harga Gabah Tembus Rp8.000/Kg, Pemerintah Kaji Ulang HET Beras dan HPP

IDNVoice.com - Pemerintah mulai mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menyusul kenaikan harga gabah di sejumlah daerah yang telah menembus Rp8.000 per kilogram.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan keputusan terkait penyesuaian kedua harga tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena berpotensi memberikan dampak terhadap inflasi.

"Penyesuaian HET, HPP itu kan mempunyai konsekuensi yang cukup kompleks. Kita tidak mau nanti kemudian ini justru menjadi pemicu inflasi. Jadi ini dikaji lebih dalam," kata Hanif saat ditemui di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Hanif merespons laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat harga beras di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran terus mengalami kenaikan selama delapan bulan berturut-turut pada Januari hingga Agustus 2026.

Menurut Hanif, pemerintah perlu menghitung secara menyeluruh berbagai konsekuensi sebelum memutuskan apakah HET beras maupun HPP gabah perlu disesuaikan.

Saat ini, HPP gabah di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun, harga gabah di sejumlah daerah telah berada di kisaran Rp7.700 per kilogram, bahkan menembus lebih dari Rp8.000 per kilogram.

El Nino Jadi Ancaman Ketahanan Pangan

Selain mencermati perkembangan harga gabah, pemerintah juga tengah melakukan penghitungan ulang terhadap ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan dampak fenomena El Nino yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan awal.

Hanif mengatakan stok pangan nasional saat ini masih dalam kondisi terjaga. Namun, pemerintah tidak ingin hanya mengandalkan kondisi saat ini dan mengabaikan potensi gangguan pasokan pada periode berikutnya.

Terlebih, fenomena El Nino disertai curah hujan yang sangat rendah sehingga berpotensi mempengaruhi produksi sejumlah komoditas pangan.

"Kita tentu tidak mau diam pada saat harga gabah di beberapa tempat sudah mencapai Rp8.000. Maka kita lakukan langkah-langkah rekalkulasi," ujarnya.

Pemerintah kemudian mengaktifkan satuan tugas untuk menghitung ulang kondisi ketahanan pangan pada seluruh komoditas yang berpotensi terdampak El Nino.

Penghitungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai kondisi pasokan pangan sekaligus menentukan langkah antisipasi yang diperlukan pemerintah.

Kebijakan Impor dan Ekspor Ikut Dikaji

Hanif menegaskan kebijakan pangan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan impor dan ekspor. Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang lebih lengkap mengenai kondisi masing-masing komoditas yang mengalami gangguan akibat perubahan kondisi iklim.

Menurut dia, pemetaan tersebut penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat, baik dalam menjaga ketersediaan pangan maupun mengendalikan gejolak harga.

Ia juga mengingatkan agar fenomena El Nino tidak dianggap sebagai persoalan ringan karena dampaknya dapat menjalar hingga mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

"Kita ternyata belum mampu, belum tahan pada saat didera El Nino dengan curah hujan yang sangat rendah ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Dengan harga gabah yang telah melampaui HPP di sejumlah daerah dan tekanan iklim yang masih berlangsung, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani, keterjangkauan harga beras bagi masyarakat, stabilitas inflasi, serta ketahanan pangan nasional. [DR]