KSP Tinjau MBG, KDKMP hingga KNMP dalam Kunjungan ke Buton Utara

IDNVoice.com - Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I menurunkan tim verifikasi lapangan ke Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, untuk memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi KSP dalam mengidentifikasi serta mengurai berbagai hambatan pelaksanaan program pemerintah di tingkat daerah atau debottlenecking.

Tim KSP yang terdiri atas Mayjen (Purn) Benny Octaviar, Hera Nugrahayu, Christoper Nugroho, dan Artinus Hulu melakukan evaluasi secara maraton terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Buton Utara.

Sejumlah lokasi menjadi sasaran peninjauan, mulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lakonea, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Rombo, hingga sarana Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Malalanda.

Selain program ekonomi dan pangan, KSP turut memantau pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di SMA Negeri 1 Kulisusu. Tim juga melakukan koordinasi bidang pertahanan bersama jajaran Kodim 1429/Buton Utara.

Pemkab Sampaikan Tantangan Infrastruktur

Kehadiran tim KSP mendapat sambutan dari Bupati Buton Utara Afirudin Mathara. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait tantangan pembangunan infrastruktur.

Pemkab Buton Utara juga mendorong percepatan formalisasi pemindahan ibu kota kabupaten dari Buranga ke Kulisusu. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan KSP turut mempertegas posisi strategis Buton Utara, tidak hanya sebagai salah satu wilayah yang memiliki peran dalam pertahanan kawasan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi maritim dan pangan di Sulawesi Tenggara.

Melalui verifikasi langsung di lapangan, KSP berkomitmen membawa berbagai temuan faktual sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan Presiden.

Temuan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah pusat mempercepat penyelesaian berbagai kendala pembangunan, terutama terkait infrastruktur, sekaligus memastikan program prioritas nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Buton Utara. [DR]