Cegah Keracunan hingga Korupsi, Kejari Parigi Awasi Dapur MBG

Jum'at, 18 September 2026 17:01 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi mengundang para kepala SPPG dan sejumlah instansi guna penerangan hukum bagi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran berlangsung di Parigi pada Kamis, 17 September 2026. (IDNVoice/Humas Kejari Parigi)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi mengundang para kepala SPPG dan sejumlah instansi guna penerangan hukum bagi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran berlangsung di Parigi pada Kamis, 17 September 2026. (IDNVoice/Humas Kejari Parigi)

IDNVoice.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi, Sulawesi Tengah, ikut memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan transparan, akuntabel, aman, dan tepat sasaran.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Parigi Rony Hotman Gunawan mengatakan pengawasan dilakukan melalui program "Jaksa Jaga Dapur MBG".

"Pengawasan dilakukan melalui program Jaksa jaga dapur MBG," kata Rony dalam kegiatan penerangan hukum kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan lintas sektor di Parigi pada Kamis, 17 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Rony menekankan pentingnya langkah pencegahan, terutama menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program serupa di sejumlah daerah.

Melalui program Jaksa Jaga Dapur MBG, pengawasan dilakukan secara lebih kompleks. Ruang lingkupnya mencakup pengawasan kualitas dan porsi makanan, pencegahan penyimpangan, penyediaan kanal pengaduan masyarakat, hingga kolaborasi pengawasan lokal melalui pemanfaatan platform digital atau aplikasi.

Kejari Soroti Keamanan Pangan

Rony mengatakan koordinasi dengan penyelenggara MBG dilakukan untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya.

"Koordinasi kami lakukan lewat pertemuan diarahkan untuk memastikan setiap penyelenggara memahami tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam penerapan standar keamanan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan kepada peserta didik," ujarnya.

Menurut dia, Kejari Parigi berkomitmen mengintensifkan pengawasan dan pencegahan sejak tahap awal. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi persoalan yang dapat muncul dalam pelaksanaan MBG.

Pola pengawasan juga dilakukan secara konvensional dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

"Koordinasi dan pengawasan secara terpadu bagian penting dalam menjaga pelaksanaan MBG, supaya berlangsung tertib, aman dan sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Rony.

Awasi Anggaran Negara hingga Potensi Korupsi

Tak hanya aspek keamanan pangan, program Jaksa Jaga Dapur MBG juga diarahkan untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berlangsung sesuai ketentuan.

Rony menjelaskan, dari perspektif hukum, program tersebut bertujuan memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan program strategis nasional.

"Kami juga memitigasi risiko hukum melalui deteksi dini potensi maladministrasi atau penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara sebelum menyimpang menjadi pelanggaran hukum," tutur Rony.

Dengan pengawasan tersebut, Kejari Parigi berharap potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak awal sehingga pelaksanaan MBG di Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan sesuai ketentuan. [DR]



Reporter : Redaksi
Redaktur : Abdul Rahman Wahid