Kasus Dugaan Keracunan, Pemkab Lombok Tengah Perketat Pengawasan MBG

IDNVoice.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akan memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah penerima manfaat.

Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Muliawan, mengatakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pengawasan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga mulai dari bahan baku hingga waktu makanan didistribusikan dan dikonsumsi penerima manfaat.

Menurut Muliawan, setiap bahan baku yang tiba di dapur SPPG harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kondisi dan kelayakannya. Bahan yang dinilai sudah tidak layak atau terlalu lama disimpan diminta segera dikembalikan.

"Begitu bahan datang, tim dapur harus mengecek higienisnya. Kalau sudah lama atau kondisinya tidak baik, segera dikembalikan," kata Muliawan dikutip pada Rabu, 16 September 2026.

Selain kualitas bahan baku, Pemkab Lombok Tengah juga akan memperketat pengawasan terhadap waktu distribusi makanan. Langkah ini dinilai penting karena makanan memiliki batas waktu untuk dikonsumsi.

Muliawan mengatakan pihak sekolah nantinya akan dilibatkan untuk memastikan makanan yang diterima siswa tidak terlalu lama dibiarkan sebelum dikonsumsi.

"Jangan sampai makanan datang pagi, seharusnya dimakan jam 10, tetapi ditunda sampai jam 12. Ini akan kita sampaikan ke semua satuan pendidikan," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pemkab Lombok Tengah juga akan kembali mengumpulkan para pengelola dapur SPPG untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut akan melibatkan Satgas Pengawas MBG.

Muliawan menegaskan pengawasan sebenarnya telah berjalan melalui satgas yang melibatkan unsur kecamatan. Namun, kasus dugaan keracunan yang terjadi menjadi bahan evaluasi agar pengawasan pada setiap tahapan dapat diperketat.

"Ini menjadi pembelajaran kita yang sangat berharga. Ke depan kita akan pastikan makanan yang disajikan sesuai dengan batas waktu kapan harus dikonsumsi," katanya.

Sekolah dan Wali Murid Akan Dilibatkan

Selain pengawasan internal, Pemkab Lombok Tengah akan menggencarkan sosialisasi kepada pihak sekolah dan wali murid. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menguatkan kembali pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan program MBG.

Pemkab juga ingin memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Muliawan mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Lombok Tengah.

"Kalau ada kendala seperti ini, harus segera kita benahi sehingga layanan di semua dapur berjalan dengan baik dan kejadian seperti ini tidak terulang," pungkasnya. [DR]