3 SPPG di Bondowoso Disuspensi, Dua Terkendala SLHS dan Satu Fasilitas

IDNVoice.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, kembali mendapat evaluasi. Sebanyak tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disuspensi sementara karena belum memenuhi sejumlah persyaratan operasional.

Dua SPPG dihentikan sementara karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan satu SPPG lainnya harus melakukan perbaikan fasilitas.

Koordinator SPPG Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Bondowoso, Mochammad Hasan Bazri, menyampaikan hal tersebut seusai rapat koordinasi evaluasi program MBG di Wisma Wakil Bupati Bondowoso, Senin. 

Hasan mengatakan, tiga SPPG yang mendapat suspensi tersebut masing-masing berada di Kecamatan Tapen, Wonosari, dan Curahdami.

Dua SPPG terkendala persoalan SLHS, sementara satu lainnya harus melakukan pembenahan fasilitas.

"Ya, ada tiga," kata Hasan singkat saat dikonfirmasi awak media pada Senin, 14 September 2026.

SPPG Tunggu SLHS dan Perbaikan Fasilitas

Hasan menjelaskan, SPPG yang disuspensi karena belum memiliki SLHS dapat kembali menjalankan pelayanan setelah sertifikat tersebut diterbitkan.

Sementara itu, SPPG yang bermasalah pada fasilitas harus menunggu proses pengajuan serta memastikan perbaikan dilakukan secara nyata di lapangan.

"Untuk SLHS, setelah SLHS keluar, langsung bisa dikebut. Untuk fasilitas, tunggu pengajuan dan perbaikan secara real di lapangan," ujarnya.

Namun, Hasan belum dapat memastikan berapa lama penghentian sementara terhadap ketiga SPPG tersebut berlangsung.

Menurutnya, durasi suspensi bergantung pada kecepatan masing-masing SPPG dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi dasar penghentian sementara.

MBG Dinilai Bisa Tambah PAD Bondowoso

Dalam rapat koordinasi tersebut, pembahasan tidak hanya berkutat pada persoalan SPPG. Pemerintah daerah juga menyoroti kontribusi program MBG terhadap perekonomian daerah.

Pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga dapat membuka potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasan menyebut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan operasional MBG berpotensi menjadi sumber PAD. Di antaranya pemeriksaan laboratorium air dan pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup.

"MBG itu menggunakan lab air, yang itu tiga sampai enam bulan sekali, lab IPAL, air limbah itu juga dicek oleh DLH, dan juga ada PPG dan lain-lain seperti itu. Itu bisa bayar PAD," ungkapnya.

Menurut Hasan, aktivitas pendukung tersebut dapat menjadi bagian dari ekosistem MBG sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Sekolah yang Belum Masuk SPS Masih Bisa Diajukan

Sementara terkait informasi penghentian layanan MBG di sejumlah sekolah secara nasional, Hasan menjelaskan mekanisme tersebut berkaitan dengan Surat Penetapan Sementara (SPS) dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan lembaga pendidikan yang belum tercantum dalam SPS pertama belum dapat menerima layanan MBG.

Meski demikian, sekolah yang belum masuk dalam daftar tersebut masih dapat diajukan kembali. Layanan MBG dapat berjalan setelah SPS kedua diterbitkan.

"Sekolah-sekolah yang belum masuk tetap diajukan, setelah SPS kedua turun, maka tetap layanannya seperti biasa," katanya.

Dengan adanya suspensi terhadap tiga SPPG, BGN Bondowoso kini menunggu penyelesaian persoalan SLHS dan fasilitas sebelum dapur-dapur tersebut kembali melayani penerima manfaat MBG. [DR]