Warga Kudus Demo Tuntut SPPG Libatkan UMKM Lokal dalam Program MBG

IDNVoice.com - Puluhan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Daerah Indonesia (LADI) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi tersebut berlangsung di Alun-alun Kudus, Senin (14 September 2026), dan mendapat pengamanan dari 292 personel gabungan yang terdiri atas Polres Kudus, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

Salah seorang orator aksi, Soleh Isman, mengatakan masih banyak SPPG yang belum menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok kebutuhan program MBG.

Menurutnya, salah satu manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan MBG dan keberadaan SPPG di daerah adalah mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.

Namun, ia menilai manfaat tersebut belum dirasakan secara optimal karena masih banyak pelaku UMKM lokal yang belum dilibatkan dalam rantai pasok program.

UMKM Jangan Jadi Penonton di Daerah Sendiri

Soleh menegaskan pelaku UMKM lokal seharusnya mendapatkan ruang untuk menjadi bagian dari ekosistem MBG, baik sebagai penyedia bahan baku maupun pemasok kebutuhan menu harian.

"Kami menuntut adanya kerja sama yang adil dan saling menguntungkan antara SPPG dan pelaku UMKM setempat. UMKM diharapkan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri, melainkan terakomodasi sebagai penyedia bahan baku maupun bagian dari rantai pasok menu harian," ujarnya pada Senin, 14 September 2026.

Menurut dia, keterlibatan UMKM bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan SPPG, tetapi juga menjadi bagian penting agar program MBG memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di daerah.

Soroti Sanitasi dan Pengelolaan Limbah SPPG

Selain persoalan keterlibatan UMKM, para pengunjuk rasa juga menyoroti kepatuhan SPPG terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Mereka meminta aspek tata kelola tersebut diperhatikan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan makanan bergizi, tetapi juga memastikan proses pengolahan dan distribusinya memenuhi standar kesehatan serta lingkungan.

Bupati Kudus Dukung UMKM Lokal

Bupati Kudus Sam`ani Intakoris yang menemui pengunjuk rasa bersama Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan pemerintah daerah mendukung keberlanjutan program MBG.

Namun, menurut dia, sejumlah aspek tata kelola pelaksanaan program perlu dievaluasi dan diperbaiki, terutama terkait keterlibatan UMKM, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

"Kami meminta SPPG mengutamakan UMKM lokal. Dengan catatan UMKM di Kudus juga harus siap memenuhi produk yang dibutuhkan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Termasuk kantin sekolah juga diusulkan untuk diberdayakan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah daerah membuka peluang lebih besar bagi UMKM dan kantin sekolah untuk ikut mengambil peran dalam rantai pasok MBG, dengan tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan.

124 SPPG Layani Hampir 50 Ribu Penerima

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kudus, hingga September 2026 terdapat 124 SPPG yang tersebar di sembilan kecamatan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 SPPG berstatus aktif, sedangkan enam lainnya masih dalam tahap persiapan.

Seluruh SPPG tersebut tercatat melayani 49.802 penerima manfaat program MBG dari berbagai kelompok, mulai dari balita, ibu hamil dan menyusui hingga siswa sekolah.

Dengan jumlah SPPG dan penerima manfaat yang cukup besar, keterlibatan UMKM lokal dinilai dapat menjadi salah satu cara agar program MBG memberikan manfaat ganda, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. [DR]