IDNVoice.com - Wacana pengalihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai keberatan dari pengelola yayasan atau mitra di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
Ketua Yayasan Rimo Hutanami Nauli, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Nurhayati, menyatakan keberatan terhadap wacana tersebut. Menurutnya, perubahan skema berpotensi merugikan mitra dan relawan yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program.
Tak hanya itu, pengalihan tersebut dikhawatirkan mengganggu ekosistem MBG yang telah terbentuk, mulai dari mitra, relawan, hingga pelaku UMKM dan vendor lokal yang selama ini menjadi pemasok bahan makanan.
"Program ini bukan sekedar persoalan pindah tangan, namun yang lebih penting bagaimana program yang sudah berjalan ini dapat dibenahi agar menjadi lebih baik, lebih efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima," sebut Nurhayati pada Sabtu, 12 September 2026.
Nurhayati menilai, apabila wacana pengalihan dapur SPPG ke kantin sekolah benar-benar direalisasikan, pelaksanaan MBG yang selama ini telah berjalan dan terus dibenahi berisiko kembali dimulai dari awal.
Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut belum tentu memberikan jaminan hasil yang lebih baik jika tidak didahului kajian dan persiapan yang matang.
Ia juga menyoroti alasan efisiensi yang disebut menjadi salah satu pertimbangan dalam wacana perubahan mekanisme tersebut.
Menurut Nurhayati, efisiensi tidak semestinya hanya diukur dari biaya makanan per porsi. Penghitungan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk investasi fasilitas, pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya operasional hingga pemeliharaan.
"Kalau alasan perubahan efisiensi maka harus dibuktikan dengan perhitungan yang jelas, jangan hanya untuk mengejar efisiensi justru diperlukan pembangunan fasilitas baru, pengadaan peralatan, penambahan tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya yang pada akhirnya membuat anggaran semakin besar," tambahnya.
Meski menyatakan keberatan terhadap pengalihan secara penuh, Nurhayati tidak menutup peluang bagi sekolah untuk terlibat dalam ekosistem MBG.
Menurut dia, kantin sekolah tetap dapat dilibatkan sebagai bagian dari pendukung program. Namun, pelibatan tersebut harus didasarkan pada kajian mendalam mengenai kesiapan fasilitas dan berbagai aspek keamanan pangan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain standar keamanan pangan, kapasitas produksi, kebersihan, distribusi hingga sistem pengawasan.
Nurhayati berharap perubahan mekanisme teknis tidak membuat tujuan utama program MBG justru terabaikan. Anggaran negara, kata dia, harus tetap diarahkan untuk memastikan kualitas gizi penerima manfaat.
"Jika memang ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG mari kita benahi bersama, jangan sampai solusi yang diambil justru menimbulkan persoalan baru dan membutuhkan anggaran tambahan," tegasnya.
Ia menekankan perbedaan mekanisme pelaksanaan MBG seharusnya tidak menggeser fokus utama program, yakni memastikan anak-anak dan kelompok penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, aman, berkualitas, dan tepat waktu.
Dengan demikian, menurut Nurhayati, evaluasi dan pembenahan MBG tetap penting dilakukan, tetapi setiap perubahan skema harus dihitung secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan baru maupun membebani anggaran negara. [DR]