Lampung Rancang Integrasi KDKMP-Perpadi, Pangkas Rantai Distribusi Beras

IDNVoice.com - Pemerintah Provinsi Lampung mendorong integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), BUMDes, serta perbankan untuk membenahi tata niaga beras dari tingkat petani hingga konsumen.

Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis.

Menurut Mirza, Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi sekitar 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 1,7 juta ton beras.

Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat Lampung hanya sekitar 800 ribu ton per tahun. Artinya, Lampung mengalami surplus beras lebih dari 900 ribu ton.

Namun, tingginya produksi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efisiensi tata niaga. Rantai distribusi yang panjang justru dinilai memicu persoalan harga dan mengancam keberlangsungan usaha penggilingan padi lokal.

"Di Provinsi Lampung, gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tidak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut. Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi. Tapi inflasi beras ikut tinggi," ujar Mirza pada Kamis, 10 September 2026.

KDKMP Diminta Serap Gabah Langsung dari Petani

Mirza menyebut rantai distribusi beras saat ini dapat melibatkan tujuh hingga delapan tingkatan pedagang perantara. Kondisi tersebut membuat hasil panen petani tidak terserap secara optimal di tingkat desa.

Karena itu, ia meminta KDKMP mengambil peran sebagai agregator yang menyerap hasil panen petani secara langsung di desa.

Skema tersebut kemudian diintegrasikan dengan Perpadi yang memiliki fasilitas penggilingan, sementara perbankan memberikan dukungan permodalan.

"KDMP ini instrumen yang tepat. Manajernya sudah siap, pengurus sudah siap. Sekarang bagaimana integrasinya dengan Perpadi dan perbankan seperti Bank Mandiri. Perpadi yang punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa," kata Mirza.

Menurutnya, dukungan perbankan penting untuk mempercepat likuiditas KDKMP sehingga koperasi memiliki modal kerja yang cukup untuk membayar hasil panen petani secara tunai.

LPDB Siapkan Pembiayaan KDKMP

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto Soedarmono mengatakan pihaknya siap mendukung penguatan permodalan KDKMP di Lampung.

Ia menjelaskan pembiayaan LPDB diberikan dalam bentuk pinjaman kepada koperasi, bukan hibah. Program tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan Lampung menjadi salah satu daerah percontohan.

"Yang di Lampung ini adalah sebagai suatu piloting yang pastinya kami akan dukung," ujar Krisdianto.

LPDB juga menyiapkan skema transisi bagi KDKMP yang membutuhkan modal kerja secara cepat. Melalui program Koperasi Orang Tua Asuh, koperasi besar binaan Kementerian Koperasi akan membantu KDKMP selama proses pengajuan pembiayaan ke LPDB berlangsung.

Selain modal kerja, LPDB membuka peluang pembiayaan untuk pengadaan alat pengering gabah (dryer) dan cold storage. Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok sekaligus menjaga kualitas komoditas pertanian di tingkat lokal.

Uji Coba di 1-3 KDKMP

Pada tahap awal, pola pembinaan dan pembiayaan terpadu tersebut akan diujicobakan pada satu hingga tiga KDKMP di Lampung, terutama koperasi yang telah memiliki kelembagaan kuat.

Pemprov Lampung berharap integrasi KDKMP, Perpadi, BUMDes, dan perbankan dapat memangkas rantai distribusi beras yang terlalu panjang.

Selain itu, skema tersebut diharapkan memperkuat posisi petani dalam tata niaga beras, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menjaga keberlangsungan usaha penggilingan padi lokal. [DR]